“Kemarin, saat DPRD memanggil walikota yang diwakili Sekda (sekretaris daerah), kami mendorong Pemkot (pemerintah kota) agar semaksimal mungkin ngunduh anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Untuk dana pendamping dari APBD, nanti keluarnya pas APBD Perubahan 2015. Baik untuk pasar darurat ataupun pasar utamanya,” kata Ghofar kepada wartawan, Senin (5/1).
Menurut Ghofar, Pemkot berupaya mencari mekanisme penganggaran tepat dan cepat agar dana pendamping dari APBD bisa segera keluar. Opsi ditawarkan Pemkot, yakni melalui percepatan pembahasan APBD Perubahan atau mekanisme mendahului anggaran.
“Pemkot sempat menyatakan APBD Perubahan boleh dua kali, tidak sekali seperti selama ini. Dengan demikian bisa lebih cepat. Jika itu memang bisa ditempuh, kami minta aturan perundang-undangannya dicermati lagi. Jangan sampai kepanikan justru nantinya menyalahi aturan,” kata dia.
Opsi mendahului anggaran, lanjut Ghofar, juga harus dicermati, apakah mekanisme itu menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari ataukah tidak. Pasalnya, Pemkot selama ini belum pernah memraktikkan mekanisme mendahului anggaran.
Disinggung besaran dana pendamping dari APBD, Ghofar belum bisa menyebut angka pasti. Namun demikian, pembangunan pasar darurat dan Pasar Klewer baru jelas cukup berat jika hanya ditanggung APBD Solo.
“Kalau ditanggung APBD semua ya berat. Kalau butuhnya Rp 157 miliar, ya itu butuh sepuluh tahun. Makanya kami meminta Pemkot untuk mengabari perkembangan mereka ngunduh anggaran ke pusat,” jelasnya.
Editor : Andi Penowo
dok.timlo.net/daryono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar