DKK Terlambat Atasi Serangan DB Di Kadipiro

Fraksi PKS Solo -

SERANGAN demam berdarah dengue (DBD) di kampung Clolo, Kadipiro, Banjarsari kian mengganas. Serangan itu  menyebabkan seorang balita Tikalse Mulya Rajasa meninggal. Wabah ini juga menyebabkan anak 4 tahun Imam Basuki yang notabene adalah saudara Tikalse masuk ke rumah sakit.


Kepala DKK Surakarta, Sri Wahyuningsih menambahkan, penanggulangan DBD adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). “Khusus di Clolo indeks kepadatan nyamuk sangat tinggi hingga 25 persen. Jadi potensi serangan DBD besar. Segera kami akan menggelar pengasapan,” kata dia, saat dihubungi penulis dprd-online, Rabu (14/1).


Sekretaris Komisi IV DPRD Surakarta mengkritisi keterlambatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo dalam melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga ada kejadian tersebut.


"Wabah DBD ini merupakan siklus tahunan. Jangan sampai ketika sudah ada korban meninggal malah baru melakukan fogging (pengasapan-red). Harusnya sudah ada pencegahannya, apalagi indeks kepadatan nyamuk di Clolo, Kadipiro sangat tinggi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.


Sementara itu,  data yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota (DKK) total ada 16 warga Clolo yang terjangkit DBD, dua di antaranya telah meninggal dunia. (S)

Sumber : dprd.online

Penghentian Kurikulum 2013 Membingungkan

Fraksi PKS Solo -



Dalam rilis diterima Timlo.net, Selasa (13/1), Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, mengatakan pemberlakuan dua kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran masih sangat membingungkan, walaupun sudah muncul Peraturan Menterinya.

“Dalam Permendiknas No 160 Tahun 2014 disebutkan sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 selama tiga semester dilanjutkan kurikulumnya. Sedangkan bagi sekolah yang baru satu semester disarankan untuk kembali ke kurikulum 2006. Namun, ada sekolah yang baru satu semester, tetapi tetap memakai kurikulum 2013. Hal ini sangat membingungkan,” ujarnya.
Selain itu, Asih menilai berubahnya kurikulum hanya dalam semester berbeda bisa menimbulkan banyak permasalahan bagi sekolah.
“Misalnya, jika sekolah semester ganjil menggunakan kurikulum 2013, sedangkan di semester genap menggunakan kurikulum 2006, Hal ini tentu akan bermasalah dalam rapot siswa kelak,” tuturnya.
Selama ini, lanjut Asih, Dikpora menyediakan buku untuk kurikulum 2013. Dengan adanya sekolah kembali ke kurikulum 2006, Asih mempertanyakan buku digunakan. Dalam jangka waktu lama, tambah Asih, adanya perbedaan kurikulum tiap sekolah bisa berimbas saat penyesuaian siswa baru di mana sekolah asalnya menggunakan kurikulum berbeda.
“Saat siswa masuk ke sekolah yang menggunakan kurikulum yang berbeda dengan sekolah asalnya, ini akan membuat bingung siswa itu. Hal ini karena metode pembelajaran dalam kurikulum itu berbeda drastis,” bebernya.

Editor : Andi Penowo
Sumber : Timlo.net

-HPPK Minta Pembangunan Pasar Sementara Dipercepat

Fraksi PKS Solo -

HIMPUNAN  Pedagang Pasar Klewer (HPPK) meminta agar pembangunan Pasar Klewer sementara dipercepat. Jika pembangunannya berlarut-larut, pedagang bisa tercerai-berai.

Itu merupajan salah satu apsirasi dari HPPK yang disampaikan ke Ketua DPRD Kota Surakarta, Drs Teguh Prakosa, saat audiensi di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (12/1), siang. Dalam audisensi yang dipimpin Drs Teguh Parkosa itu hadir pula Sekretaris Komisi III, Hj Maria Sri Sumarni SH, wakil ketua Komisi III, H Sugeng Riyanto SS dan anggota Komisi III, Suharsno SH MH dan Suyatno.

Ada  lima item aspirasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRD setempat. HPPK mendorong DPRD untuk berkonsultasi dengan Pemkot,provinsi maupun BPK dalam kaitan penganggaran untuk pembangunan pasar sementara.

Hal itu, lanjut HPPK, untuk mencari peluang pengalihan anggaran, bila memungkinkan untuk kepentingan pasar sementara.  Di samping itu, tulis HPPK, meminta DPRD untuk mengawal semua proses hingga pembangunan pasar sementara terwujud.

Sementara itu, Humas HPPK, Kusbani mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan ke DPRD itu merupakan hasil pertemuan dengan anggota. Dia berharap semua hal yang berkaitan dengan HPPK dapat melewati satu pintu.

“Agar pedagang tidak bersuara sendiri-sendiri, ini bisa membingungkan berbagai pihak,” tandasnya. (S)

SERAHKAN ASPIRASI: Perwakilan dari HPPK menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRD Surakarta, Drs Teguh Prakosa, Senin (12/1), di ruang paripurna selepas beraudiensi. (foto dan teks: S)

Sumber : online-dprd

Perlu Dikaji Surat Dari Sri Suhunan PB XIII

Fraksi PKS Solo -

WAKIL Ketua DPRD Kota Surakarta. H Abdul Ghofar Ismail SSi, mengatakan, pemkot setempat perlu mengkaji secara cermat surat jawaban dari Sri Suhunan Paku Buwono XIII. Dia mengingatkan, di Keraton Kasunanan sedang ada persoalan.

"Mencairkan dana hibah saja tidak bisa, karena ada persoalan internal. Kini, Sinuhun mengijinkan dengan syarat dan dana kompensasi," ujar Ghofar, Jumat (9/1), siang di gedung DPRD setempat.

Sebelumnya, di ruang kepanitiaan DPRD setempat berlangsung rapat koordinasi antara eksekutif yang dipimpin Sekda Budi Suharto SH MM dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Rapat itu agendanya membahas surat jawaban dari Sri Suhunan PB XIII.

Baginya, soal kompensasi dan ijin permit dewan itu persoalan ringan, dibandingkan dengan bila pemkot keliru melangkah dalam menyikapi surat itu. "Perlu dipastikan, apakah surat itu sudah mendapat persetujuan semua lembaga yang ada di keraton," ujarnya.

Karena, lanjut Ghofar, di keraton ada Pengageng Sasono Wilopo yang merupakan pimpinan urusan administrasi dan kegiatan di lingkungan Keraton Kasunanan.

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua DPRD yang lain, Umar Hasyim SE, mengatakan bahwa dalam rapat sekda menunjukkan surat yang berstempel keraton dan isinya Sinuhun mengijinkan penggunaan Alun-alun utara sebagai pasar sementara.

"Salah satu syaratnya keraton mendapatkan kompensasi dari pemkot. Angkanya saya tak bisa sebutkan," tandasnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat Nurani Rakyat, Abdullah AA, merasa tak mengerti dengan pemikiran keraton. Mestinya, lanjut Abdullah, ketika rakyatnya kesusahan, keraton memberikan bantuan tanpa kompensasi.

"Raja itu mestinya ngoyomi dan ngayemi kawulanya, tanpa berpikir kompensasi apapun," ujarnya. (S)

DBD Mengganas, Semua Puskesmas Diminta Waspada

Fraksi PKS Solo -

Solo – Jajaran Komisi IV DPRD Solo meminta seluruh Puskesmas di Solo meningkatkan kewaspadaan. Imbauan itu disampaikan lantaran menggejalanya deman berdarah dengue (DBD) di Kota Bengawan. Untuk diketahui, 18 warga Clolo RT 01/ RW 19, Kadipiro, Banjarsari harus dirawat di rumah sakit lantaran terkena DBD. Bahkan, satu di antaranya telah meninggal lantaran DBD.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro menyayangkan lambatnya penanganan kasus DBD di Clolo. Padahal gejala DBD diClolo sudah mulai muncul pada 20 Desember lalu.
“Kasus ini bermula 20 Desember. Sampai sekarang kan sudah lama. Tetapi baru dilakukan fogging kemarin. Artinya kan terlambat. Saya sudah konfirmasi ke DKK (Dinas KesehatanKota), alasannya, diagnosa dokter menyatakan warga Clolo yang masuk rumah sakit awalnya bukan DBD. Walau akhirnya dinyatakan DBD,” katanya kepada wartawan, Sabtu (10/1).
Menurut Asih, dengan adanya kasus DBD di Clolo, ia meminta seluruh Puskesmas untuk waspada. Kewaspadaan itu agar DBD di Clolo tidak merembet ke daerah lain. “Cukup sekali ini di Kadipiro, jangan terulang,” ujarnya.
Lebih jauh, Asih juga meminta DKK untuk melakukan sosialisasike masyarakat agar waspada terhadap DBD. Pasalnya, realita di lapangan, beberapa rumah masih banyak membuka peluang tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Kerja bakti dan gerakan memberantas jentik nyamuk perlu digalakkan.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Solo Reny Widyawati menuturkan, masyarakat perlu pro aktif dalam mencegah tumbuhnya jentik nyamuk. “Pemeriksaan air setiap bulan dari kader Posyandu itu kan sebenarnya ada. Cuma kendalanya saat didatangi, rumanya tutup. Itu jadi kendala,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarkodok.

dok.timlo.net/nanin

Jelang Pilkada, PKS Solo Panaskan Mesin Partai

Fraksi PKS Solo -

Solo – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun program kerja dan konsolidasi menuju sukses Pilkada 2015 di Hotel Syariah Arini Surakarta, Minggu (11/1).
Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mengatakan, agenda Rakerda ini menjadi sarana pengumpulan kader dan sarana memanaskan mesin partai.
“Rakerda ini kami gunakan untuk mengumpulkan dan menjadi sarana konsolidasi pengurus DPD dan DPC. Selain itu, kami juga akan kembali menghangatkan mesin partai kader setelah berjibaku paska Pileg dan Pilpres kemarin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, posisi 2 besar perolehan kursi dalam Pileg kemarin adalah potensi yang akan dimanfaatkan PKS Solo untuk menghadapi Pilkada 2015.
“Perolehan kursi 2 besar saat Pileg kemarin menjadi posisi strategis yang akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam Pilkada. Untuk itu perlu pengawalan dan pengarahan suara dari konstituen saat Pileg lalu untuk bisa diarahkan menjadi pemilih kita saat Pilkada besok, walaupun sampai saat ini kita masih belum punya calon,” pungkas Sugeng.
Humas PKS Solo dalam rilis yang diterima Timlo.net. Senin (12/1) menyebutkan, dengan mengambil tema “Konsolidasi Menuju Sukses Pilkada A 2015″, Rakerda ini juga diikuti Ketua DPW Wilayah Jateng V Nanang Masykuri, Anggota DPR RI Dapil Jateng V Abdul Kharis Almasyhari dan Anggota DPRD Jawa Tengah Muhammad Rodhi. Selain itu, Rakerda ini juga menghadirkan Ketua KPU Solo Agus Sulistyo untuk memberikan pemaparan terkait pernak pernik seputar Pilkada 2015.

Editor : Marhaendra Wijanarkodok.
timlonet/Humas PKS Solo

Penataan Pasar Gede Dilaksanakan Tahun 2015

Fraksi PKS Solo -

Solo – Dua proyek instansi counterpart Komisi II DPRD Surakarta gagal terealisasi pada tahun anggaran 2014 lalu. Salah satunya adalah penataan kawasan Pasar Gede yang dibiayai dana Bantuan Gubernur (Bangub) Rp 5 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Solo, Quatly Alkatiri mengatakan, pihaknya telah menghubungi Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo Endah Sitaresmi untuk melakukan klarifikasi, Senin (5/1). “Saya baru saja menghubungi Kepala DTRK, Bu Sita, untuk mengklarifikasi terkait gagalnya realisasi proyek fisik penataan Pasar Gede. Menurutnya, gagalnya proyek karena tidak adanya rekanan yang menawar saat proses lelang. Oleh karena itu proyek gagal dan Bangub juga urung cair,” ujarnya, seperti dirilis Humas PKS Solo yang diterima Timlo.net, Senin (5/1) siang.
Lebih lanjut, Quatly mengatakan, pihak DTRK akan merealisasikan proyek penataan Pasar Gede ini pada tahun 2015 dengan mencairkan Bangub tersebut. Untuk itu perlu adanya persetujuan dari DPRD untuk pencairannya.
“Dari Dinas Tata Kota mengatakan akan mencairkan Bantuan Gubernur itu pada awal bulan ini sekitar tanggal 9 Januari. Untuk merealisasikannya butuh persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, perlu kita bahas pengajuan tersebut di APBD Perubahan 2015,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ditambahkan, penggunaan dana bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya dan tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Solo. (*)

Editor : Marhaendra Wijanarko

dok.timlo.net/Humas PKS Solo

Dana Pendamping Revitalisasi Klewer Dibahas di APBD Perubahan

Fraksi PKS Solo -

Solo – Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan anggaran pendampingan untuk pasar darurat Klewer maupun pembangunan kembali Pasar Klewer, baru bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.
“Kemarin, saat DPRD memanggil walikota yang diwakili Sekda (sekretaris daerah), kami mendorong Pemkot (pemerintah kota) agar semaksimal mungkin ngunduh anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Untuk dana pendamping dari APBD, nanti keluarnya pas APBD Perubahan 2015. Baik untuk pasar darurat ataupun pasar utamanya,” kata Ghofar kepada wartawan, Senin (5/1).
Menurut Ghofar, Pemkot berupaya mencari mekanisme penganggaran tepat dan cepat agar dana pendamping dari APBD bisa segera keluar. Opsi ditawarkan Pemkot, yakni melalui percepatan pembahasan APBD Perubahan atau mekanisme mendahului anggaran.
“Pemkot sempat menyatakan APBD Perubahan boleh dua kali, tidak sekali seperti selama ini. Dengan demikian bisa lebih cepat. Jika itu memang bisa ditempuh, kami minta aturan perundang-undangannya dicermati lagi. Jangan sampai kepanikan justru nantinya menyalahi aturan,” kata dia.
Opsi mendahului anggaran, lanjut Ghofar, juga harus dicermati, apakah mekanisme itu menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari ataukah tidak. Pasalnya, Pemkot selama ini belum pernah memraktikkan mekanisme mendahului anggaran.
Disinggung besaran dana pendamping dari APBD, Ghofar belum bisa menyebut angka pasti. Namun demikian, pembangunan pasar darurat dan Pasar Klewer baru jelas cukup berat jika hanya ditanggung APBD Solo.
“Kalau ditanggung APBD semua ya berat. Kalau butuhnya Rp 157 miliar, ya itu butuh sepuluh tahun. Makanya kami meminta Pemkot untuk mengabari perkembangan mereka ngunduh anggaran ke pusat,” jelasnya.

Editor : Andi Penowo

dok.timlo.net/daryono