DEMA Fakultas Pertanian UNS diskusi dengan Komisi IV

Fraksi PKS Solo -

KOMISI IV DPRD Kota Surakarta, siang tadi (Senin, 29/12), menerima kunjungan 15 mahasiswa perwakilan dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Pertanian UNS Surakarta. Mereka berkeinginan untuk  mengetahui lebih dalam tentang tupoksi DPRD. Di samnping persoalan  lahan pertanian, pariwisata, pasar tradisional, pasar modern, pilkada serta hal lain.

Audiensi yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, H Asih Sunjoto Putro SSi, itu berlangsung dinamis. Lili Fauziah, mahasiswa Agrobisnis, menanyakan perihal pengelolaan lahan pertanian yang masih tersisa, juga perlindungan terhadap pedagang pasar trdisional.

Anggota Komisi IV yang juga terlibat dalam audiensi itu adalah Wakil Ketua Komisi IV, Drs Paulus Haryoto, Ana Budiarti SPAK dan  Kristianto SPAK.

Atas hal itu, Asih mengatakan, di Kota Surakarta lahan pertanian tersebar di 4 kecamatan yaitu Laweyan, Banjarsari, Jebres dan Pasar Kliwon.  Dia menambahkan, ada 43 kelompok petani penggarap dibawah binaan Dinas Pertanian, lahan pertanian akan dipertahankan menjadi lahan hijau, katanya.

Asih menjelaskan terkait komitmen DPRD untuk melindungi pasar tradisional dan toko-toko kecil dengan membuat dan mengawasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Tradisional maupun Perda tentang Pasar Modern.

Menurut Asih, sampai saat ini regulasi yang digunakan adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 yang mengatur Pilkada langsung dan tidak ada dampak yang berarti di Kota Surakarta.

Asih juga meminta para mahasiswa untuk membuka web dprd-surakartakota.go.id jika ingin lebih lengkap mengetahui kegiatan-kegiatan anggota DPRD Kota Surakarta. (S)

CINDERA MATA: Salah satu anggota DEMA FP UNS menerima cindera mata dari Sekretaris Komsisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro SSi. (foto: istimewa/teks:S)

Angka Itu Saran BPK

Fraksi PKS Solo

WAKIL Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail Ssi, mengatakan, angka yang diputuskan walikota itu seperti yang disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. “Itu memang angka yang aman,” kata Abdul Ghofar kepada penulis dprd-online, di ruang kerjanya,  Rabu (24/12).

Abdul Ghofar menambahkan, sebelumnya Komisi I telah membahas hal itu dengan bagian organisasi. Saat itu, lanjutnya, disimpulkan ada batas atas dan batas bawah. Batas atasnya, tambah Ghofar, tidak boleh melebihi tunjangan perumahan untuk wakil ketua, yaitu Rp 9 juta. Sedangkan batas bawahnya sesuai hasil taksir dari aprisial, Rp 5,1 juta/ bulan.

Saat pembahasan APBD, lanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaasang angka Rp 6,5 juta/ bulan. Hingga APBD 2015 sudah diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah, besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD masih Rp 6,5 juta.

Beberapa saat yang lalu, menurutnya, Ketua DPRD setempat, Drs Teguh Prakosa, konsultasi ke BPK Jawa Tengah dan disarankan tunjangan anggota DPRD Surakarta berdasarkan taksiran dari aprisial. Mengacu saran tersebut, walikota merevisinya dan mengikuti saran dari BPK. Walaupun di dalam DIPA APBD 2015 tercantum Rp 6,5 juta, tapi anggota DPRD tetap menerima sesuai revisi walikota, ujarnya (S)

Sumber : dprd-online

Dua Raperda Di Akhir Tahun

Fraksi PKS Solo -

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta di akhir tahun mengesahkan dua raperda inisiatif. Dua raperda itu adalah Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (24/12) siang, di Gedung Graha Paripurna setempat. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, yang didampingi tiga wakil ketua, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST itu dihadiri Walikota FX Hadi Rudyatmo dan sejumlah pimpinan SKPD Pemkot Surakarta.

Kedua raperda itu mulai dibahas 22 Oktober 2014.  Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS selesai pembahasannya selesai pada 11 Desember, sedangkan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan selesai dibahas 12 Desember.

Walikota FX Hadi Rudyatmo, dalam ksempatan itu, mengatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah.

Dia menambahkan, Penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah kota, dunia usaha dan unsur masyarakat.

Agar terdapat kepastian hukum, kata walikota, dalam penaggulangan kemiskinan secara efektif, efisien, optimal, terprogram dan berkelanjutan maka perlu mengatur Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. (S)

DUA RAPERDA: Walikota FX Hadi Rudyatmo menandatangani persetujuan dua raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) di akhir tahun. Walikota dan Ketua DPRTD, Drs Teguh Prakosa, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST saling berjabat tangan di Gedung Graha Paripurna setempat. (foto: Hms/teks: S)

Sumber; dprd-online

Pasar KLewer Akan Dilengkapi Basement

Fraksi PKS Solo

KEPALA Dinas Pengelola Pasar (DPP), Drs Subagyo MM, menegaskan bahwa pembangunan Pasar Klewer tanpa melibatkan pihak swasta. Dananya bersumber dari pemerintah pusat, katanya.

Dia berbicara hal itu, Selasa (30/12), saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD setempat. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi, Honda Hendarto, itu mengagendakan penanganan Pemkot setempat pasca kebakaran Pasar Klewer.

Rapat itu dihadiri pula Wakil Ketua Komisi III, H Sugeng Riyanto SS, Sekretaris, Hj Maria Sri Sumarni SE MM dan Suharsono SH MH, Suranto SE, Suyatno, H Suagiyarsono, NR Kurnia Sari SPd dan Siti Muslikah Ssos.

Penegasan itu sekaligus untuk menepis asumsi bahwa pembangunan Pasar Klewer akan menggandeng pihak swasta dan akan dibangun empat lantai. Padahal, Subagyo, tidak demikian adanya. "DED-nya saja belum ada kok sudah tahu akan dibangun empat lantai, ini dari mana," katanya setengah bertanya.

Dalam kaitan pendanaan, Subagyo mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau akan membiayai pembangunan kembali pasar tersebut. Dia mengasumsikan pembangunan kembali pasar itu di atas tanah 1.295 meter persegi membutuhkan biaya Rp 125 miliar.

"Ini dengan asumsi per meter persegi harganya Rp 3 juta. Tapi, perhitungan Pak Jusuf Kalla (wakil presiden-red) membutuhkan sekitar Rp 175 hingga 180 miliar. Ini dengan asumsi harga per meter perseginya Rp 5 juta, karena bangunan bertingkat," tandasnya.

Menurut Subagio, nantinya pasar itu akan dilengkapi dengan basement kemudian lantai I dan lantai II. "Pak Wali ingin pasar itu harus seperti semula. Semua pedagang harus masuk semua, termasuk yang kategori pelataran," ujarnya.

Dia memperkirakan, pembangunan pasar itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Ini dengan asumsi dengan pembuatan DED-nya, lelang serta pembangunannya, tandasnya. (S)

BERSIH-BERSIH: Pekerja kebersihan dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) pemkot Surakarta sedang membersihkan berbagai sampah di depan Pasar Klewer yang Sabtu (27/12) malam terbakar. (foto/teks: S)

Jangan Termakan Isu

Fraksi PKS Solo

DPRD Kota Surakarta mensinyalir bahwa saat ini banyak berseliweran isu-isu yang berkaitan pemicu kebakaran Pasar Klewer. Untuk itu pimpinan DPRD setempat meminta masyarakat jangan termakan isu apapun. “Jaga iklim yang sudah kondusif ini,” kata Wakil Ketua DPRD, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Senin (29/12) sore.

Itu salah satu sikap dari hasil rapat pimpinan komisi dan pimpinan DPRD yang berlangsung di Gedung Transit setempat. Ghofar yang didampingi Wakil Ketua yang lain, Umar Hasyim SE, meminta semua pihak untuk menyerahkan penyelidikan kepada aparat keamanan.

Menurut Umar, peristiwa kebakaran Pasar Klewer itu adalah peristiwa kemanusiaan, jadi jangan memainkan pernyataan politik dalam melihat peristiwa itu. “Kita semua prihatin. Tak hanya pedagang, pekerja di pasar  itu kehilangan pekerjaan. Pemasok kehilangan langgannnya. Banyak yang kehilangan atas musibah itu.

Ghofar menambahkan, besok (Selasa-red) komisi-komisi akan mengundang mitra kerjanya untuk rapat kerja dengan agenda penanganan jangka pendek dan jangka panjang atas musibah itu.

Pimpinan DPRD akan melakukan rapat konsultasi dengan walikota atau sekretaris daerah. Rapat konsultasi ini mengagendakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menangani musibah itu sesegera mungkin.

“DPRD akan mendukung penuh penggunaan anggaran tak terduga di APBD 2014 maupun 2015. Ada anggaran sebesar Rp 700 juta dan Rp 2 miliar di APBD 2015,” kata Ghofar.

DPRD juga mendorong walikota untuk bekerja ekstra cepat, karena Juli mendatang walikota sudah habis masa bhaktinya dan dipegang oleh pelaksana tugas. Maka, tambah Umar, dalam tempo enam bulan walikota sudah dapat merancang struktur anggaran serta konsep pembangunan kembali pasar itu.

“Kami ingin pasar itu kembali ke bentuk semula, seperti saat membangun Pasar Gede. Tidak berubah baik bentuk maupun jumlah pedagang,” tandas Ghofar. (S)

JANGAN TERMAKAN ISU: Dua Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail SSi dan Umar Hasyim SE, tengah memberikan keterangan pers hasil rapat pimpinan komisi dan pimpinan DPRD setempat, Senin (29/12). (foto/teks: S))

Anggota Dewan tahun 2015 ada kenaikan tunjangan rumah. Sip

Fraksi PKS Solo

 – Mulai tahun depan (2015), tunjangan perumahan anggota DPRD Solo naik dari Rp 4,4 juta menjadi Rp 5,1 juta. Walikota Solo FX HadiRudyatmo mengatakan, besaran kenaikan tunjangan perumahan legislator itu berdasarkan hasil appraisal independen.

“Karena appraisalnya tertinggi Rp 5.120.000, ya kita sesuaikan itu. Appraisal independen sudah menghitung Rp 5.120.000, ya itu saja. Kalau melebihi kan ya tidak boleh,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/12) di gedung dewan.

Dikatakan, tunjangan perumahan anggota Dewan itu mengalami kenaikan sedikit dibanding besaran tunjangan perumahan saat ini sebesar Rp 4,4 juta.

Sementara, Wakil KetuaDPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mengakui, kenaikan tunjangan perumahan anggotaDPRD mulai 2015. Dalam APBD 2015, besaran tunjangan perumahan dipasang Rp 6,5juta.

“Hasil konsultasi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), besarannya sesuai aprraisal. Di APBD 2015 terpasangnya memang Rp 6,5 juta, tapi nanti  realisasinya ya sesuai appraisal. Tadi di Rapat Paripurna, Walikota kan juga menyampaikan besarannya sesuai appraisal,” ujarnya.

Dia menambahkan, tunjangan diberikan kepada 41 anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas perumahan. Sementara untuk 4 pimpinan dewan tidak mendapat tunjangan perumahan lantaran sudah mendapat fasilitas rumah dinas.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sumber : Timlo.net

Asih Sunjoto : Genangan Air Berpotensi Rusak Tembok SMPN 13

Fraksi PKS Solo -

Rabu, 24 Desember 2014 

Solo – Jajaran Komsi IV DPRD Solo menemukan adanya rembesan air pada bangunan baru di SMPN 13 Solo. Jika tak segera ditangani, rembesan dikhawatirkan merusak tembok bangunan pada proyek senilai Rp 1,2 miliar itu. Temuan ini diketahui saat Komisi IV DPRD melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 13, Senin (22/12).

Rembesan air terlihat pada bangunan baru hendak dipergunakan untuk ruang Tata Usaha (TU). Setelah dicek, rembesan berasal dari genangan air pada atap cor lorong sebelah sekolah.

“Kalau (genangan yang mengakibatkan rembesan) itu tidak segera diatasi akan merusak tembok, termasuk plafonnya. Kami minta kontraktornya dipanggil dan dicari solusinya,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro kepada wartawan, Selasa (23/12).

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menambahkan, solusi atas genangan itu harus dilakukan segera. Pasalnya, kondisi musim hujan dimungkinkan membuat genangan air terus terjadi.

Menanggapi hal itu, Direktur CV Budi Luhur, Retno Wijayanti selaku pelaksana berjanji segera mencari solusi terbaik.

“Secepatnya akan kami atasi dan akan kami kordinasikan,” janjinya. (AR/Timlo.net/Foto : Timlo)

Sumber : Timlo.net

Pembangunan Kantor UPTD Dikpora Jebres Terancam Mangkrak

Fraksi PKS Solo -

Solo – Pembangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Jebres, Solo terancam mangkrak satu tahun. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan lanjutan senilai Rp 1,5 miliar tidak dialokasikan dalam APBD2015.
Pantuan Timlo.net yang mengikuti inspeksi mendadak (Sidak) Komisi IV DPRD Solo ke lokasi pembangunan kantor UPTD Dikpora Jebres, Senin (22/12), pembangunan tahap pertama kantor yang terletak di wilayah Kepatihan Wetan itu telah selesai. Namun, pembangunan baru mencapai struktur, dinding lantai bawah dan atap.
Sekretaris Komisi IVDPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan pembangunan tahap pertama tahun ini menggunakan anggaran Rp 1,9 miliar. Rencananya, pembangunan akan dilanjutkan di tahap kedua tahun depan dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.
“Sebenarnya anggaran itu sudah diajukan Dikpora ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Tetapi, infonya dicoret TAPD sehingga tidak masuk di APBD 2015. Pencoretan itu tidak disampaikan ke Dikpora dan juga Komisi IV. Kalau begini (tidak dianggarkan), kan mangkrak. Karena belum selesai dan tidak bisa digunakan,” katanya kepada wartawan di sela Sidak.
Lantaran tahun depan tidak dianggarkan, sambung Asih, besar kemungkinan pembangunan lanjutan baru bisa dianggarkan dalam APBD 2016. Peluang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 jelas tidak memungkinkan karena waktu yang pendek.
Ketua Komisi IV DPRDSolo, Hartanti, menyayangkan tidak dianggarkannya anggaran pembangunan lanjutan kantor UPTD Dikpora Jebres itu. Ia juga menyesalkan TAPD yang tidak mengomunikasikan pencoretan anggaran ke Dikpora ataupun Komisi IV. “Kalau disampaikan ke Komisi IV, tentu akan kita upayakan di pembahasan APBD 2015 kemarin agar dianggarkan,” ujar dia.
Lantaran luput dianggarkan di APBD 2015, Hartanti berharap pembangunan lanjutan bisa diambilkan dari Bantuan Gubernur (Bangub) yang saat ini masih menunggu penetapan APBD 2015 Provinsi.

Sekretaris DikporaSolo, Aryo Widyandoko mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan tidak dianggarkannya anggaran pembangunan lanjutan kantor UPTD Dikpora Jebres. “Sudah kami usulkan. Hanya kemudian dicoret TAPD,” katanya.

Sumber : Timlo.net dan SOLOPOS

Emapt Tahun Perda Pendidikan tanpa Perwali

Fraksi PKS Solo -

PERATURAN Daerah (Perda) yang disahkan 2010 hingga sekarang belum ada Peraturan Walikota (Perwali). Perda No. 4 Tahun  2010 berjalannya setengah hati.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakata, H Asih Sunjoto Putro SSi, berbicara hal itu, Jumat (19/12), kepada penulis dprd-online di ruang Komisi IV setempat.

Dia menambahkan, perda itu mestinya membutuhkan 16 Perwali, tetapi Perwali itu dapat diringkas menjadi dua Perwali. “Tetapi, hingga saat ini bagian hokum belum menyiapkan Perwali itu. Padahal sudah berjalan empat tahun.”
Revisi

Di samping itu, lanjutnya, Perda ini perlu direvisi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
Jika perda tidak direvisi, katanya, dikhawatirkan akan berujung pada sanksi pidana, karena bertentangan dengan keputusan MK.

"Perda perlu direvisi, khususnya pasal 35, 36 dan 37 yang mengatur pendidikan bertaraf internasional," kata Asih yang juga anggota Badan Pembentuk Perda.

Menurutnya, pada pasal 36 ayat 5 perda tersebut disebutkan, pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit satu pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
"Jika melihat keputusan MK yang menghapuskan RSBI, otomatis perda harus direvisi. Karena sudah tidak sesuai dengan keputusan MK," ujarnya.

Asih mengatakan, Pemkot Surakarta perlu melakukan penyesuaian regulasi yang jelas, untuk menyelesaikan persoalan, baik dengan merevisi perda atau membuat Perwali.

Selain itu, masih ada juga yang perlu direvisi, yakni soal penarikan pendidikan tingkat atas yang akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Revisi ini, tambahnya, untuk menjaga agar perda selalu dapat mengikuti perkembangan regulasi di tingkat pusat. (S))

Sumber : dprd-online

Tanah Milik Anggota DPRD Disewa Untuk Lahan Parkir Hotel Coral

Fraksi PKS Solo -

Solo – Lahan milik anggota DPRD Solo, Quatly Abdulkadir Alkatiri, di Jl Kyai Mojo No 51 Pasar Kliwon, diketahui disewa sebagai lahan parkir oleh pihak Hotel Coral. Sebelumnya, Quatly menyatakan mendukung rencana pembanguan hotel yang terletakdi dekat perempatan Baturono, Pasar Kliwon.
Sewa lahan seluas 400 m2 itu diketahui dalam dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pembangunan Hotel Coral. Dalam dokumen itu disebutkan pula secara jelas lahan yang disewa sebagai lahan parkir milik Quatly Abdul Kadir Alkatiri.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Sri Baskoro mengatakan terdapat dua tambahan lahan parkir selain parkir basement. Nantinya, sistem parkir menggunakan sistem valet parking.
“Sistem parkirnya nanti valet parking. Selain basement, ada dualahan parkir tambahan yakni lahan seluas 170 m2 di Jl Kyai Mojo No 120, yang merupakan tanah hak milik yang dibeli hotel. Sedangkan lahan parkir satunya dengan sistem sewa seluas 400 m2 di Jl Kyai Mojo No 51 milik Quatly Abdul Kadir Alkatiri,” kata Sri Baskoro kepada wartawan, Kamis (11/12).
Sebelumnya, Quatly menyatakan tidak mempersoalkan rencana pembangunan hotel di Baturono tersebut. Pasalnya, pembangunan hotel telah memenuhi peraturan yang ada dan dapatmengurangi pengangguran.
“Semua sudah beres. Perizinan sudah dipenuhi dengan bukti keluarnya IMB itu. Bahkan sebelum izin diajukan, ada sosialisasi ke warga dan tokoh masyarakat. Saya beberapa kali datang. Bisa saja mereka yang diundang tidak hadir, sehingga informasi tak lengkap,” ungkapnya.
Sementara, anggota DPRD lainnya berpendapat berbeda. Anggota DPRD Abdullah AA menilai pembangunan hotel di dekat lampu merah dapat menimbulkan kemacetan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Daryono - Timlo.net

dok.timlo.net/daryono

Berita Ringan

Fraksi PKS Solo -

Rehat -

Jadwal hari ini, Senin (15/12) anggota Dewan mengadakan Rapat Paripurna tentang keempat raperda yaitu Raperda Pemondokan, Pedaringan, HIV/AIDs dan Kemiskinan. Yang rencana dimulai jam 10.00 WIB baru terlaksana Pukul 11.45 WIB.
Kemudian setelah selesai maka personal anggota dewan dari BANGGAR terbang ke Jakarta sampai hari Rabu. Dari PKS yang menjadi anggota banggar Sugeng Riyanto SS, Abdul Ghofar, S.Si dan Quatly AA

Jangan Sampai Ada Penyalahgunaan Kepemilikan Rumah Deret

Fraksi PKS Solo -

Solo - Pembangunan struktur rumah deret di bantaran Kali Pepe di Jalan Saharjo dan Jalan RM Said, bakal selesai pertengahan Desember ini. Untuk penyelesaian pekerjaan, Pemkot sudah menganggarkan dana Rp 9 miliar di APBD 2015.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Solo Quatly Alkatiri mewanti-wanti terkait siapa yang akan menenmpati rumah deret ini. Pihaknya menegaskan rumah deret ini hanya boleh dihuni warga yang sebelumnya tinggal di daerah tersebut.

"Ini tugas Pemkot untuk mengawasi. Jangan sampai dihuni pihak yang tidak berhak dan dipindahtangankan,"ujarnya sebagaimana dilansir harian solopos.

Quatly menambahkan daftar warga yang berhak mendapatkan rumah deret telah ditempel di sekitar bangunan proyek. Selain itu, masing-masing kepala keluarga diberikan stiker yang dipasang di rumah masing-masing.

"Stiker ini mencantumkan nama KK dan jumlah anggota keluarganya. Hal ini sebagai tanda agar tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan,"tambah Politisi PKS ini. (AR)

Temukan Atap Roboh Saat Sidak

Fraksi PKS Solo -

Solo — Buruknya kualitas pembangunan proyek pemerintah kota (Pemkot) Solo kembali terjadi. Hal ini diketahui ketika Komisi III DPRD Solo melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Gilingan pada Selasa (9/12/2014) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto mengatakan proyek pembangunan pasar gilingan ini dinilai tidak serius. Hal ini berkaca pada ditemukannya atap pasar yang hampir roboh padahal belum ditempati.

"Pada saat sidak kemarin, kami menemukan atap pasar sudah mau roboh, padahal pasar tersebut belum ditempati. Ini terkesan bahwa pekerja tidak serius dalam melaksanakan proyek pembangunan," ujarnya.

Sugeng menambahkan dalam waktu dekat Komisi III akan memanggil seluruh pihak terkait dalam proyek ini. "Setelah sidak ini, kami akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan ini seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengelola Pasar, pengawas proyek dan pelaksana. Hal ini sangat penting, karena akhir tahun ini seharusnya proyek pembangunannya sudah selesai," tambahnya.

Selain melakukan sidak di Pasar Gilingan, Komisi III DPRD Solo juga melakukan sidak di Pasar Ngemplak dan Pasar Sibela Mojosongo. (AR)

Tambahan Anggaran Posyandu Masih Sangat Minim

Fraksi PKS Solo -

Solo - Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta Budi Soeharto yang tidak setuju dengan tambahan anggaran Rp 2 juta untuk Posyandu yang dinilai terlalu besar disayangkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta.

Hal ini dikemukakan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang juga menjadi anggota banggar Quatly Alkatiri. Quatly mengatakan bahwa penambahan dana untuk posyandu masih terbilang kecil jika dibanding apa yang dilakukan posyandu di lapangan.

"Penambahkan dana untuk posyandu lansia menjadi Rp 4 juta /tahun dan Rp 4,5 juta/ tahun untuk balita itu sangat minim" ujarnya sebagaimana dilansir oleh web dprd solo.

Diketahui sebelumnya, Sekda Solo Budi Soeharto mengatakan bahwa penambahan anggaran seharusnya tidak hanya difokuskan pada Posyandu saja, melainkan bidang lain yang juga membutuhkan tambahan anggaran, terlebih selama ini keberadaan Posyandu sudah berjalan baik dan jika ada pertambahan anggaran perlu ada evaluasi lapangan. (AR)

FOTO RESES PAK MUHADI

Fraksi PKS Solo -

FOTO-FOTO RESES PAK MUHADI

Reses Pak Muhadi Dikeluhkan tentang KARTU SAKTI

Fraksi PKS Solo -



Pak Muhadi ketika melakukan reses yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 30 Nopember s/d 3 Desember 2014 banyak mendapatkan keluhan tentang KARTU SAKTI yang salah sasaran. Pengurus RT/RW pun tidak bisa memberikan solusi karena memang ketika pendataan warga miskin RT/RW tidak dilibatkan. Padahal yang tahu persis kondisi masyarakatnya adalah para pengurus RT/RW setempat.
Disamping itu juga dikuluhkan tentang bangunan sekolah yang belum lama dibangun sudah rusak. Ini tentunya menjadi permasalahan yang serius. Mungkin salah prosedur atau disengaja oleh CV yang menangani proyek tersebut.
Pak Muhadi juga menyatakan beliau siap memberikan advokasi kepada warga yang memang membutuhkan bantuannya. Karena salah satu tugas dewan adalah memberikan pembelaan warga yang mengalami kesulitan. Selamat brow semoag sukses

Penulis : Admn

Kediri Iri Dana Hibah Untuk PDAM

Fraksi PKS Solo -

Jumat, 05 Desember 2014 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri iri melihat hibah dari Pemerintah Australia sebesar Rp 25 miliar untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mereka ingin mendapatkan hal yang sama untuk menambah sambungan rumah.

Hal itu mengemuka saat DPRD Kota Kediri berkunjung ke DPRD Kota Surakarta, kemarin siang (4/12). kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri, Kholibi Yunan SE, itu diterima oleh wakil Ketua DPRD, H Abdul Ghofar Ismail SSi di Gedung Graha Pariputna. Saat menrima rombongan itu Ghofar didampingi anggota Komisi II, H Edy Djasmanto SH, Kosmas Krisnamurti dan Ginda Ferachtriawan, SE MS serta beberapa SKPD terkait.

Staf PDAM setempat, Agri Hendro, menjelaskan, program hibah itu harus disertai dengan dana penyertaan modal terlebih dulu oleh Pemkot Surakarta. Program itu, katanya, mestinya mulai 2011-2014, namun PDAM proyek 4000 sambungan rumah untuk air bersih dan 2.500 untuk limbah cair digarap mulai 2012 s.d pertengahan 2014.

Dia menambahkan, sambungan rumah itu gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Awalnya, lanjutnya, pemkot harus memberi talangan terlebih dulu, setelah selesai dan disurvey oleh pihak donor, yang memenuhi syarat itulah yang dibayar.

"Kami semula mengajukan mengusulkan 4.500 untuk sambungan rumah air bersih dan 3.000 untuk limbah, tapi yang disetujui 4.000 dan 3.000," tandasnya. (S)

SERAHKAN CINDERAMATA: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail SSi meneyrahkan plakat lambang Kota Surakarta kepada Ketua DPRD Kota Kediri, Kholibi Yunan SE. (foto: Hms/teks: S)

Sumber : DPRD-online

Abdul Ghofar juga siap ....

Fraksi PKS Solo -

Abdul Ghofar Siap Tindaklanjuti Aduan Penolakan Underpass Purwosari

Jumat, 05 Desember 2014 

Solo - Rencana pembangunan Underpass Purwosari menuai protes dari elemen masyarakat. Masyarakat di sekitar rel kereta api Purwosari, Surakarta, menolak rencana pembangunan underpass rel kereta api tersebut. Mereka yang mengatasnamakan Masyarakat Terdampak datang  Kelurahan Kerten, Purwosari, Pajang dan Sondakan.

Mereka menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Surakarta, Kamis kemarin (4/12/2014) siang, yang diterima Wakil Ketua  H Abdul Ghofar Ismail SSi di ruang Badan Legislasi. Ghofar dalam menerima didampingi anggota Komisi II, H Edy Djasmanto SH, Kosmas Krisnamurti dan Ginda Ferachtriawan, SE MSi.

Elemen masyarakat yang dipimpin oleh Mantan anggota DPR-RI HA Walid, ketua Masyarakat Terdampak, mengungkapkan, pembangunan underpass itu akan mematikan kegiatan perekonomian di kanan-kiri underpass. Dia mencontohkan, underpass di Makamhaji, Sukoharjo.

"Saat hujan lebat, tambahnya, underpass akan tergenang air, lantaran berdekatan dengan sungai yang berdebit besar. Di samping itu, lanjutnya Akses masuk Kota Surakarta akan tertutup, bila underpass banjir. Wajah kota dari arah barat akan buruk," tandasnya sebagaimana dilansir dari web dprd solo.

Masyarakat Terdampak meminta DPRD dapat mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan persoalan ini, terutama PT KAI.

Atas hal itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini mengatakan akan mengusahakan mempertemukan pihak-pihak tersebut. "Sebenarnya hal ini juga menjadi aduan masyarakat ketika saya mengadakan reses beberapa waktu lalu. Untuk itu kami akan menindaklanjuti aduan ini dengan Bappeda dan DPU Kota Surakarta.Bahkan lebih lanjut tidak menutup kemungkinan PT. KAI juga akan dihadirkan."tegasnya. (AR/ Foto : DPRD Solo)

Quatly Alkatiri Siap ......

Fraksi PKS Solo

Reses, Quatly Alkatiri Siap Aspirasikan Banjir Joyontakan

Solo — Memasuki musim penghujan tahun ini, warga joyontakan mengkhawatirkan akan terjadinya banjir di daerahnya. Hal ini menjadi wajar, karena pada setiap tahunnya daerah joyontakan memang terkenal sebagai salah satu kawasan yang sering ditimpa bencana banjir.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan Pasar kliwon Serengan, Quatly Alkatiri pada saat melaksanakan serap aspirasi di Aula Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan pada Selasa kemarin (2/12/2014). Quatly mengatakan bahwa dirinya mendapa banyak keluhan dari masyarakat soal bencana banjir tersebut.
"Saat reses kemarin, banyak warga yang menginginkan adanya pengaturan drainase karena wilayah Joyontakan terutama di RW 6 tergolong kawasan rawan banjir,"ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS tahun 2009-2014 itu menjanjikan akan melakukan tinjauan langsung di daerah tersebut. "Permasalahan ini akan menjadi bahan saya di DPRD untuk dibahas dengan eksekutif. Untuk itu saya akan meninjau daerah tersebut dan saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di saluran air,"katanya. (AR)

Pembangunan Underpass Purwosari Ditolak

Fraksi PKS Solo -

Solo —  Forum Masyarakat Terdampak Underpass Purwosari kembali menyatakan sikapnya menolak rencana pembangunan underpass Purwosari. Kali ini, mereka mendatangi DPRD Solo, Kamis (4/12), untuk menyatakan sikap serupa.
Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail dan Anggota Komisi II Kosmas Krinamurti, Edy Jasmanto dan Ginda Ferachtriawan. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, forum masyarakat ini juga mendatangi Walikota FX Hadi Rudyatmo untuk menolak pembangunan underpass.
Koordinator Forum Masyarakat Terdampak Underpass Purwosari, Ahmad Walid menyampaikan, pihaknya menolak pembangunan underpass Purwosari dengan beberapa alasan. Pertama, menurut kajian mereka, jika dipaksakan dibangun, underpass Purwosari justru akan menimbulkan kemacetan baru.
“Dari kajian kami, alasan mengurai kemacetan itu diragukan. Tujuan mengurai kemacetan di Purwosari itu belum meyakinkan. Justru akan menimbulkan kemacetan baru,” bebernya.
Alasan selanjutnya, tambah Walid, underpass Purwosari juga diprediksi akan menimbulkan banjir. Hal ini berkaca pada underpass Makamhaji yang selalu banjir saat hujan. Padahal, di sekitar underpass Makamhaji tidak terdapat sungai. Sementara itu, di dekat Purwosari terdapat anak sungai sehingga dipastikan banjir akan terjadi. Masalah banjir ini, tambah Walid, nampaknya luput dari perhatian konsultan.
Tidak hanya itu, Walid juga menilai, underpass Purwosari akan membuat sulitnya akses masuk jalan-jalan kecil di sisi barat dan timur underpass. Padahal di sekitar situ terdapat area sekolah dan perbankan.
“Dengan berbagai alasan itu, kami menolak pembangunan underpass. Bukan kami anti pembangunan, tetapi pembangunan itu harus dihitung plus minusnya,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mengatakan, pihaknya akan memanggil Bappeda, DPU dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Solo untuk mengetahui lebih jauh perihal rencana pembangunan underpass Purwosari. Pasalnya, sejauh ini, DPRD belum mendapat penjelasan terkait pembangunan underpass.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sumber : Timlo-net

DPRD tanyakan Nasib Pusat Layanan Autis

Fraksi PKS Solo -

Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail

Solo — Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mempertanyakan nasib Pusat Layanan Autis (PLA) Solo menyusul rencana pengambilalihan pendidikan menengah dan pendidikan khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pasalnyan, PLA yang berdiri di Mojosongo, tanah dan bangunannya merupakan aset Pemkot. Selain itu, dalam APBD 2015, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk PLA sekitar Rp 1 miliar.
“Desember ini kan ada penyerahan (pendidikan menengah dan pendidikan khusus) ke Provinsi. Apakah PLA itu termasuk (yang diserahkan)? Statusnya nanti seperti apa?” kata Ghofar kepada wartawan, Rabu (3/12), di ruang kerjanya.
Ghofar melanjutkan, PLA dibangun tahun 2013 dengan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 miliar. Ketika sudah diserahkan, otomatis bangunan PLA menjadi aset Pemkot. Sedangkan tanah dimana PLA beridiri merupakan tanah Pemkot. “Kita ingin pertanyakan, sikap Pemkot seperti apa? Itu (PLA) kan tanah kita dan bangunannya juga milik kita,” ujarnya.
Terlebih, sambung Ghofar, APBD 2015 mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk penambahan sarana dan prasarana PLA. “Dengan pembagian kewenangan ini, mungkin (anggaran Rp 1 miliar) akan kita evaluasi,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sangsikan Efektifitas " Kartu Sakti"

Fraksi PKS Solo -

Solo - Meskipun sudah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Kartu sakti masih menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk di kota solo yang merupakan asal dari Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPRD Solo dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) dan Dinas Kesahatan Kota (DKK) Kota Surakarta.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro, mengatakan, data yang disajikan untuk pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menggunakan data BPS tahun 2011. Ini, tambahnya, data yang sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintahan yang lalu. "Memang benar datanya setiap enam bulan divaliditasi. Tapi, menurutnya, hanya pencoretan data-data orang yang meninggal sejak data ini tersaji hingga 2014 ini. Sedangkan data warga miskin yang baru karena terdampak kenaikan BBM itu tidak ada", ujarnya sebagaimana dilansir dari web dprd solo.
Sementara itu, ribuan warga miskin di kota Solo terpaksa harus gigit jari dan menahan kekecewaan lantaran tidak bisa menerima kompensasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam data pembagian PSKS seperti dikatakan oleh Kepala Kantor Pos Besar Solo, Fuad Khamali, Jumat (21/11) siang sebagaimana dilansir dari timlo.net. (AR)

Proyek Pembangunan Gedung SMPN 11 Terancam diputus lho

Fraksi PKS Solo -

 Proyek pembangunan gedung SMPN 11 Kota Surakarta oleh PT Bimapatria Raya terancam diputus kontraknya. Hal ini terungkap setelah Komisi IV DPRD Solo melakukan sidak progress pembangunan beberapa waktu lalu. Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan Sekretaris komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan bahwa mustahil proyek pembangunan SMPN 11 bisa selesai tanggal 12 desember.
"Maksimal tanggal 12 desember, proyek pembangunan hanya bisa mencapai 60%. Itu artinya pembangunan hanya bisa sampai atap, sehingga bahan-bahan dibawah seperti kusen tidak terkena air. Untuk itu sepertinya proyek pembangunan SMPN 11 akan diputus kontraknya",ujarnya.
Lebih jauh, Asih menambahkan jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka  pembangunan tahap ke-2 otomatis akan terganggu. "Pengawas dan Dinas harap tegas dalam mengawasi kontraktor, sehingga tidak terulang lagi hal seperti ini",jelasnya.
Diketahui sebelumnya, proyek pembangunan gedung SMP 11 yang bernilai RP4,56 miliar ini sempat molor dikarenakan ada permasalahan internal kontraktor. PT Bimapatria Raya, pemilik sesungguhnya meminjamkan kepada orang lain untuk mengerjakan proyek (gedung SMPN 11), tetapi kemudian orang yang dipinjami tidak bertanggung jawab. Akhirnya pemilik resmi ini kemudian mengambil alih pekerjaan lagi. (AR)

Butuh Anggaran dari Pemkot dan Pemprov

Fraksi PKS Solo -Rabu, 03 Desember 2014

Solo - Semangat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS tetap tinggi seiring berakhirnya pendanaan dari The Global Fund (GF) kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Wakil Ketua Pansus, Sugeng Riyanto mengatakan pihaknya akan tetap menjalin komunikasi dan berharap adanya kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota Solo agar Raperda ini menjadi payung hukum untuk menjamin keberlangsungan program pencegahan dan penanggulangan virus tersebut.
Selain itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga berharap agar kebijakan ini bisa digunakan seluas-luasnya hanya kepada masyarakat solo. "Selama ini KPA masih ada funding dari lembaga asing. (Pasien) yang datang pun ada dari seputar Solo. Ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari dalam kota. Jika funding menyetop dananya dan semuanya ditanggung APBD, harus jelas pengguna layanan itu hanya warga Solo, kata Sugeng sebagaimana dilansir dari harian joglosemar.
Menurutnya, menanggulangi penyebaran HIV/AIDS ini dibutuhkan kebijakan yang extraordinary. Oleh karena itu sugeng juga berharap adanya andil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membantu baik segi koordinasi dan pendanaan untuk penanggulangan penyakit ini. (AR)

Kartu Sakti Yang di gulirkan Jokowi Jadi Keluhan

Fraksi PKS Solo -

Rabu, 03 Desember 2014 

KARTU Sakti yang diluncurkan Presiden Jokowi menuai keluh dari masyarakat yang mengikuti reses anggota DPRD Kota Surakarta, H Asih Sunjoto Putro SSi, Senin siang (1/12). Reses di persidangan ketiga DPRD setempat ini digelar di Kantor Kelurahan Sumber, Banjarsari.  Masyarakat yang memadati aula kantor kelurahan tersebut mengeluhkan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak sasaran. Asih mengatakan, warga itu mengungkapkan bahwa pendataannya tidak melibatkan RT/RW.

"Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi tentang penggantian Jamkesmas menjadi BPJS. Juga sosialisasi tiga kartu- KIS,KIP dan KKS-tidak pernah ada," demikian salah satu resume dari keluhan warga tersebut.

Atas hal itu, Asih yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2 Surakarta itu mengatakan, hal itu pernah disampaikan dalam rapat koordinasi di Komisi IV DPRD setempat dengan dinas terkait. Dia menyampaikan, program pusat yang asal-asalan pendataannya pernah disampaikan oleh anggota DPRD yang lain, Honda Hendarto.

"Karena jelas-jelas data yang digunakan adalah data warga pemegang Kartu Pengendali Sosial (KPS) tahun 2011.

Permasalahannya data tahun 2011, tambahnya,  yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sampai saat ini belum di-update. Padahal, lanjut Asih, selama tiga  tahun banyak data yang berubah, sebagai contoh ada yang sudah meninggal, ada warga yang dulunya tidak miskin sekarang miskin.

"Bu... kalau dulu tidak miskin sekarang miskin, kira-kira susah nggak? Sakit nggak?" tanya Asih yang dikenal juga sebagai mubaligh.

Sontak ibu-ibu yang hadir dengan kompak menjawab, "Sakit..."

Asih langsung bertanya lagi; "Sakitnya dimana?"

"Sakitnya tuh disini....,"Jawab warga sambil menunjuk dada dengan tangan dan tawa yang membahana. (S)

TAMPUNG KELUHAN: Anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, H Asih Sunjoto Putro SSi, menampung keluhan dari warga dalam kaitan "Kartu Sakti"  Presiden Jokowi, saat melaksanakan reses di Kel. Sumber, Banjarsari, Senin (1/12) siang). (foto: istimewa/teks : S)

Sumber ; DPRD - online

PKS Solo Optimis Bisa Memenangkan Pilkada di Beberapa Daerah di Jawa Tengah

Fraksi PKS Solo -
Koalisi Merah Putih (KMP) Jawa Tengah talah resmi dideklarasikan di Solo pada Kamis (20/11) beberapa waktu yang lalu. Deklarasi yang digelar di Sunan Hotel Solo dan dihadiri oleh pengurus KMP pusat ini menjadi lecutan tersendiri bagi partai politik anggota koalisi yang ada di jawa tengah.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta meyakini dengan dinamika politik yang ada di jawa tengah terutama di kota solo, bahwa dengan adanya deklarasi koalisi ini menjadikan peluang kemenangan dalam pilkada-pilkada di jawa tengah akan diraih. "Meskipun kemenangan pilkada di kota solo sangat kecil peluangnya, namun KMP Jateng masih memiliki peluang memenangkan pilkada di daerah lain. Itu asalkan partai anggota koalisi mengabaikan ego masing-masing," ujarnya sebagaimana dilansir dari harian radar solo.
Hal ini selaras dengan yang disampaikan Presiden PKS, Anis Matta dalam sambutannya pada saat deklarasi KMP beberapa waktu lalu. "Jawa tengah memang khas dalam dinamika sosial politiknya. Oleh karenanya, diharapkan dengan deklarasi KMP Jateng ini bisa mengatasi berbagai dinamika politik yang ada. Dengan koalisi KMP yang solid diharapkan juga akan memenangkan pilkada di Jawa Tengah"  ujar Anis Matta
Lebih lanjut, menanggapi ada partai politik yang pesimis dengan koalisi merah putih, sugeng mengatakan bahwa dalam waktu dekat anggota koalisi KMP Jateng akan segera bertemu untuk melakukan komunikasi politik. (AR)

Saat Memaparkan Program PSKS Banjir Keluhan Masyarakat

Fraksi PKS Solo

Diberikan mandat dari DPRD Kota Surakarta, Sekretaris Komisi IV yang merupakan anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro melakukan public hearing terkait "Hubungan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) kota Solo dengan Program pemerintah berupa Kartu Sakti" melalui siaran radio di Radio Republik Indonesia (RRI) Solo. Selain memaparkan program, agenda ini juga digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat kota surakarta terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kota surakarta.
Menyinggung terkait program kartu sakti, Asih Sunjoto menerima banyak sekali keluah terkait hal ini. "Banyak keluhan dari masyarakat baik melalui sms maupun telepon pada saat siaran tadi. Mereka mengkritisi pemerintah yang dinilai kurang mengadakan sosialisasi terkait kartu sakti ini", ujar asih. Asih menambahkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga belum massive dalam memfollow up i kebijakan ini. "Masyarakat merasakan Pihak-pihak yang bersentuhan langsung belum bisa optimal. Dicontohkan seperti Puskesmas dalam penangannya terhadap kartu sehat hanya buka dari jam 8 sampai jam 11 pagi, padahal harusnya bisa diperpanjang. Selain itu, pemegang BPJS juga sering mengeluhkan kehabisan obat. Terkait BPMKS masyarakat juga mengeluh walaupun biaya pendidikan gratis, mereka masih dikenakan biaya gedung yang tinggi, padahal di sukoharjo bisa digratiskan semuanya." tambah asih. Selain itu, disinggung mengenai data lama yang dimiliki BPS mengenai pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), asih sunjoto juga mendapat keluhan bahwa ternyata BPS jarang melibatkan Ketua RT dalam hal melakukan update data masyarakat miskin.
Menerima banyak keluhan, Asih Sunjoto berjanji akan segera menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. "Adanya banyak keluhan tersebut menggambarkan bahwa program pemerintah belum optimal. Saya mengharapkan hendaknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan pendataan harus melibatkan unsur-unsur paling bawah. Selain itu, sosialisasi yang massive selama 1 tahun ke depan sangat penting dilakukan serta dinas terkait harus melakukan koordinasi dan persiapan agar Inpres nomor 7 tahun 2014 terkait kartu sakti ini bisa berjalan baik dan tepat sasaran, ujar asih. (AR)

Data Yang Dipakai PSKS Sama Dengan Data Pemerintahan Yang lalu

Fraksi PKS Solo -SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Surakarta, H Asih Sunjoyoputro, mengatakan, data yang disajikan untuk pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menggunakan data BPS tahun 2011. Ini, tambahnya, data yang sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintahan yang lalu.

Dia berbicara hal itu, siang tadi (21/11), saat menjawab penulis dprd-online di DPRD setempat. Politisi dari PKS ini menambahkan, rapat komisi yang membahas KIS, KIP serta PSKS, hanya mendengarkan paparan program.

Asih mengatakan, tidak mungkin program tiga kartu itu akan dibiayai oleh APBD 2015, karena APBD itu sudah disetujui dan kini dievaluais oleh gubernur. "Apalagi, program itu akan menggantikan PKMS serta program pendidikan yang sudah ada. Konversinya sangat sulit," tambahnya.

Atas pertanyaan, dia menambahkan, memang benar datanya setiap enam bulan divaliditasi. Tapi, menurutnya, hanya pencoretan data-data orang yang menninggal sejak data ini tersaji hingga 2014 ini. Sedangkan data warga miskin yang baru karena terdampak kenaikan BBM itu tidak ada, ujarnya.

Kalau di masyarakat muncul berbagai pertanyaan soal pembagian PSKS, menurutnya, merupakan hal yang wajar. "Kalau masyarakat miskin baru, tentu saja tidak masuk dalam daftar yang sekarang beredar," tandasnya. (S)

Sumber : DPRD - online

Fraksi PKS Konsisten Menolak Kenaikan BBM

Fraksi PKS Solo -

Jakarta (18/11) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan harga BBM bersubsidi naik Rp2000 per liter, Senin (17/11) malam. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kenaikkan harga BBM, dan memberikan solusi kepada pemerintahan Jokowi agar persoalan BBM subsidi tidak terus menjadi permasalahan yang membelenggu.

Berikut pernyataan sikap Fraksi PKS terkait penaikkan harga BBM bersubsidi:

1. Fraksi PKS konsisten menolak Penaikan Harga BBM Bersubsidi. Fraksi PKS menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis.

2. Fraksi PKS memandang Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

a. Penaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan.

b. Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaikan harga-harga pangan (volatile food inflation) dikisaran 15% sebagaimana yang terjadi tahun 2013 lalu, meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-10%.

c. Penaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius. Penaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi

d. Penaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin tetapakan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin (near poor) yang berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi.

3. Fraksi PKS memandang peningkatan ruang fiscal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan Penerimaan Negara, baik pajak dan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan.

4. Fraksi PKS memandang Penaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara yang instan dan langkah short cut, danakan terus berulang, tetapi tidak menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan.

5. Fraksi PKS memandang kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discrimantive and affirmative policy) dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek. Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat.

6. Fraksi PKS memadang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat.

7. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS memandang pemerintah perlu:

a. Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-   kepentingan jangka pendek;
b. Melakukan diversifikasi energi;
c. Membangun infrastruktur energi secara kokoh;
d. Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG);
e. Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent);
f. Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM;
g. melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional;
h. melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri;
i. Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru;
j. Memperbaiki kinerja BUMN energi;
k. Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan
L. Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.

8. Fraksi PKS memandang Penaikan Harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU No.12 Tahun 2014tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan Anggaran untuk subsidi energy dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

9.Fraksi PKS akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi.
Sumber : pks.or.id

Legislator Solo Pertanyakan "Kartu Sakti"

Fraksi PKS Solo  – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo mempertanyakan kejelasan implementasi tiga ‘kartu sakti’ Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kejelasan kartu itu penting, mengingat saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah dinaikkan.

“Saat awal diluncurkan, masyarakat tentu berharap kartu sakti itu tidak terkait dengan kompensasi kenaikan harga BBM. Kenyataanya kartu itu kan seolah-olah menjadi kompensasi kenaikan harga BBM. Sayang belum ada petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan,” kata anggota Komisi IV DPRD Solo, Reny Widyawati kepada wartawan, Selasa (18/11).

Legislator Partai Demokrat ini membandingkan kebijakan diambil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat presiden dengan kebijakan Jokowi. Menurutnya, saat menaikkan harga BBM, SBY telah menyiapkan program kompensasi dengan matang. Sementara saat Jokowi menaikkan harga BBM, implementasi program kartu sakti belum jelas.

“Ini BBM sudah naik, di sini belum dapat kartunya. Lalu bagaimana pelaksanaan programnya,” kata dia.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, mengatakan pihaknya menjadwalkan rapat dengan dinas terkait pekan depan. Instansi terlibat dalam pertemuan, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

“Di daerah sudah menanyakan kepastian adanya kompensasi BBM, mengingat harga sudah naik. Dulunya mereka penerima BLT dan Jamkesmas,” terang dia.

Editor : Andi Penowo

Sumber : Daryono - Timlo.net

Rencana Festival Payung Songsong Dipertanyakan

Fraksi PKS Solo - Komisi IV DPRD Solo dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia(BPPI) mempertanyakan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menggelar Festival Payung Songsong 2015. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak mengacu kepada mekanisme Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota (Ripka) Solo. Sekretaris Komisi IV DPRD Solo Asih Sunjoto Putro, menjelaskan tidak pernah ada pembicaraan mengenai Festival Payung Songsong 2015 dalam pembahasan APBD 2015. Namun saat ini festival tersebut justru mendapat sokongan dana senilai Rp 75 juta.
Asih, saat ditemui Espos,Sabtu(15/11) mengatakan rencana festival payung sempat muncul dalam rapat kerja antara Komisi IV dengan dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dispudpar) beberapa waktu yang lalu. Asih menyebut ada dua alternatif kegiatan yang diajukan Disbudpar, pertama festival payung dan kedua Sendratari Ramayana di Benteng Vastenburg.
"Dalam rapat itu kami hanya menyetujui kegiatan  Sendratari Ramayana karena bisa mendatangkan penonton yang banyak. Apalagi kegiatan itu digelar pada momentum libur lebaran di Benteng Vastenburg. Jadi kami prekdisi penonton membludak. Namun kalau tiba-tiba muncul anggaran festival payung Rp 75 juta dari hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) saya kok tidak tahu,"tutur Asih.

Menurut Asih, kegiatan Sendratari Ramayana di Benteng Vastenburg yang disetujui Komisi IV justru tidak ada. Dia menilai penyelenggaraan festival payung tidak relevan dengan budaya Solo.
"Saya tidak tahu siapa yang memunculkan kegiatan festival payung itu di Banggar,"ujar dia.

Sumber : Solopos(18/11)

Anggaran Pilkada 8,5 Milyar

Fraksi PKS Solo - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ternyata hanya menganggarkan biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 sebesar Rp 8,5 miliar dalam Rancangan APBD 2015. Sebelumnya, saat pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2015, Walikota Solo Hadi Rudyatmo sempat menyatakan anggaran Pilkada 2015 dialokasikan sebesar Rp 14 miliar.

Besaran biaya penyelenggaran Pilkada Solo senilai Rp 8,5 miliar itu diketahui dalam Nota Jawaban Walikota atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2015, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (7/10) lalu. “Anggaran penyelenggaraan Pemilukada dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 8,5 miliar yang dialokasikan untuk KPUD, Panwaslu, TNI dan Polri,” ujar walikota dalam Nota Jawabannya.

Dikonfirmasi hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Ghofar Ismail, mengatakan pihaknya tidak hafal persis nilai anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada. Pasalnya, saat pembahasan Banggar, anggaran Pilkada itu tidak menjadi pembahasan. “Di Banggar tidak ditambah, tidak dikurangi. Intinya kami tidak memotong. Mungkin ajuannya dari TAPD memang segitu (Rp 8,5 miliar),” katanya, Rabu (12/10).

Penambahan, lanjut Ghofar, hanya pada anggaran untuk Panwaslu, meminta tambahan anggaran Rp 400 juta. Hal itu karena adanya perencanaan penambahan pengawas di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Agus Sulistyo, mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi berapa anggaran Pilkada disetujui dalam RAPBD 2015. Sepanjang dia ketahui di awal, anggaran Pilkada dialokasikan sebesar Rp 14 miliar.

“Kalau sekarang jadi Rp 8,5 miliar, tentu itu memrihatinkan. Idealnya, jika dibuat sehemat-hematnya, minimal Rp 9,5 miliar. Kalau Rp 8,5 miliar kami kesulitan melaksanakannya,” terang dia.
Sumber : Timlo.net

Tahun Ini 31 Kelurahan dapat 20 Juta Untuk Warga Miskin

Fraksi PKS Solo  – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakuka
n pendataan warga miskin di 31 kelurahan tahun ini. Pendataan untuk database warga miskin itu ditarget selesai Desember mendatang.

Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan, pendataan warga miskin itu dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA KB) Solo dengan anggaran dari pemerintah pusat.

“Pendataan itu untuk database kemiskinan. Dananya dari pemerintah pusat sebesar Rp 20 juta di tiap kelurahan,” katanya kepada wartawan, Kamis (13/10) di ruang kerjanya.

Dijelaskan, dalam public hearing Rancangan APBD 2015 kemarin ada usulan agar pendataan itu dilakukan tidak hanya di 31 kelurahan tetapi bisa menyentuh 51 kelurahan. Program pendataan itu juga diharapkan bisa disinkronkan dengan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kemarin diusulkan tambahan dana dari APBD 2015 Rp 400 juta untuk pendataan di 20 kelurahan lainnya. Namun, usulan itu kami pending dulu. Kami ingin melihat hasil pendataan dari 31 kelurahan itu dulu. Kalau valid, pendataan di 20 kelurahan sisanya akan kita anggarkan di APBD P 2015,” jelasnya.

Ghofar berharap, hasil pendataan warga miskin itu bisa dijadikan dasar guna menyusun program pengentasan kemiskinan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Walikota Tahun 2016. (AR)

Sumber : Timlo.net

DAK Turun Lantaran Prestasi Surakarta Membaik

Fraksi PKS Solo -RAPAT dengar pendapat Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015 berlangsung dinamis. Pertanyaan yang berkembang dalam forum itu selain postur RAPBD yang defisit serta RAPBD ini belum berpihak pada publik.

Rapat tersebut berlangsung, siang tadi (12/11), di Graha Paripurna DPRD Koata Surakarta. Rapat dibuka Ketua DPRD setempat, Drs Teguh Prakosa, didampingi H Ghofar Ismail SSi dan Umar Hasyim ST.

Lik Palali SH mempersoalkan, postur RAPBD yang memasang angka defisit. Ini, katanya, memperlihatkan dalam perencanaan terjebak rutinitas. "Mestinya, dalam penyusunan anggaran itu seimbang," tambahnya.

Dia melihat kenaikan PAD yang hanya 7,27 % itu belum maksimal. Lik meyakini bila digenjot dengan intensitas PAD itu akan melebihi yang sudah diasumsikan. "Jangan mengunakan Silpa untuk menutup defisit tersebut," pesannya.

Atas hal itu, Wakil Ketua Banggar, H Abdul Ghofar mengatakan, saat pembahasan TAPD mengajukan kenaikan PAD hanya 4,5 %. Namun, lanjutnya, setelah adu argumentasi didapat angka 7, 27 %. DPRD,katanya, inginnya PAD-nya lebih dari itu.

Dalam kaitan penurunan DAK, Ghofar mengatakan, awalnya DPRD menilai Pemkot setempat tidak mampu mengelola DAK, sehingga DAK-nya menurun drastis. Setelah ditanyakan ke pemerintah pusat, menurutnya, penurunan itu dikarenakan prestasi pembangunan Kota Surakarta dinilai baik. "Penilaian ini berlangsung selama delapan tahun, jadi pemberian DAK itu ada kriterianya. Bagi DKI yang sudah mampu mensubsidi daerah sekitar, itu tidak ada DAK," tambahnya.

Sementara itu Budi Yulistyanto,kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mengatakan, dalam penyusunan RAPBD memang sulit untuk mensikronkan antara realita dan harapan. Untuk dapat memasukkan semua harapan, menurutnya, itu hal yang tak mungkin. Penyusunan tetap menggunakan asas prioritas, meski begitu masih bisa terhadi defisit.

Defisit, menurutnya, RAPBD ini akan ditutup dengan pembiayaan. Dia menambahkan, komponen Silpa tidak akan digunakan untuk menutup defisit tersebut. (S)

DINAMIS: Suasana dengar pendapat RAPBD tahun anggaran 2015 berlangsung dinamis. Lik Palali SH menanyakan tentang postur anggaran yang defisit. (foto/teks: S)

Sumber : DPRD - Online

Urusan Pendidikan Menengah Atas Bakal Diambil Alih Pemprov

Fraksi PKS Solo -KEPALA Dinas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Budi Yulistyanto mengingatkan bahwa dalam rentang dua tahun ke depan urusan pendidikan tingkat SLTA harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jateng. Hal ini, lanjutnya, mengacu pada UU Nomor 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dia berbicara hal itu, siang tadi (12/11), saat dengar pendapat tentang RAPBD tahun anggaran 2015. Rapat dengar pendapat ini dibuka oleh Ketua DPRD setempat, Drs Teguh Prakosa,yang didampingi H Abdul Ghofar Ismail SSi dan Umar Hasyim SE. Rapat ini berlangsung di Gedung Graha Paripurna setempat.

Budi menambahkan, penyerahan urusan itu selain aset, juga personal. Maka, saran dia, Pemkot akan mendata aset milik pemprov yang bisa diminta untuk dihibahkan ke Pemkot Surakarta. "Karena aset yang akan diserahkan itu banyak sekali," ujarnya.

Berdasar undang-undang tersebut, lanjutnya, pendidikan yang ditangani oleh Pemkot adalah PAUD hingga pendidikan hingga sembilan tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solo Abdul Ghofar Ismail SSi mengungkapkan,  pemberlakuan UU tersebut akan berdampak pada neraca keuangan Pemkot. Adanya pembagian urusan itu, lanjutnya,  artinya anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan untuk wajib belajar (Wajar) 12 tahun, bisa difokuskan pada Wajar 9 Tahun.

“Kalau dari alokasi anggaran, berarti kita sudah diringankan. Anggaran yang untuk SMA/K bisa dioptimalkan untuk SD dan SMP."

Ghofar menyangsikan bahwa pemprov akan mampu menanganinya. Menurutnya, selama ini  mengurus  SLB (Sekolah Luar Biasa) yang jumlahnya hanya belasan saja tak maksimal,“ kata tambahnya. (S)

Sumber : DPRD-Online

Januari APBD sudah dapat dioperasikan

Fraksi PKS Solo -BADAN anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPD) sudah merampungkan pembahasan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) 2015, kemarin (10/11). Menurut Wakil Ketua DPRD setempat, H Abdul Ghofar Ismail SSi, pembahasan di tingkat banggar sudah tidak ada yang krusial, karena angka-angkanya sudah dikunci di dalam KUA-PPAS.

Memang, lanjutnya, ramainya pembahasan berlangsung saat membahas KUA-PPAS. “Karena pembahasan di tingkat ini masih bias mengubah angka dan kebijakan. Namun, kalau pembahasan di RAPBD sudah tidak bisa. Karena perhitungan uangnya sudah seimbang, paling hanya menggeser,” tandas politisi dari PKS ini.

Dia berbicara hal itu, siang tadi (11/11), saat menjawab pertanyaan penulis dprd-online di ruang kerjanya. Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS, RKA SKPD maupun RAPBD berlangsung lebih cepat, dibandingkan sebelumnya.

“DPRD berkeinginan Januari 2015 APBD-nya sudah dapat dioperasionalkan, artinya sudah muncul dpa-nya,” ujarnya.

Ghofar menambahkan, rencananya Kamis (13/11) akan dilangsungkan rapat paripurna yang beragendakan persetujuan. Setelah itu, katanya, diajukan ke gubernur untuk dievaluasi, evaluasi ini memakan waktu sekitar 21 hari.

Selepas itu, katanya, dilakukan kesepakatan antara Pemkot dan DPRD. Kesepakatan ini, lanjut Ghofar, melalui rapat paripurna. “Sekitar 10 Desember proses APBD sudah selesai. Dari tanggal 11 hingga akhir Desember pemkot sudah dapat memberi dpa di masing-masing rencana kegiatan anggarannya.”

“Awal Januari semua kegiatan sudah dapat dilaksanakan. Jangan ada lagi biaya rutin pakai dana talangan,” tandasnya. (S)

PKS Tolak Kenaikkan BBM bersubsidi

       Fraksi PKS Solo -Anggota DPR RI H. Abdul Kharis Almasyhari, SE., M.Si., Akt mengadakan konferensi pers bersama jurnalis sekota Solo dalam rangka kunjungan kerjanya ke daerah pemilihan Jawa Tengah V yang telah mengantarkannya mengemban amanah rakyat di Senayan.

       Abdul Kharis saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR RI yang wilayah kerjanya mencakup keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan yang menjadi mitra kerjanya yaitu Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional /BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), BPK RI, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian BUMN.

      “Terkait rencana Pemerintahan Jokowi JK yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang dalam hal itu menjadi kewenangan Kemenkeu yang menjadi mitra Komisi XI, saya sebagai Anggota DPR RI Komisi XI sangat menentang dan menolak kenaikan BBM yang dampaknya pasti kepada rakyat kecil dan dampak kenaikan harga yang lainnya seperti sembako, transportasi dan sebagainya” tegas Kharis.

        Selain itu Kharis juga memberi catatan terkait dengan 4 'kartu sakti' Jokowi yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Sim Card terkait pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). "Niat baik kalau prosesnya salah bisa menjadi masalah, karena sampai sekarang Komisi XI DPR RI belum tahu dari mana anggaran semua kartu tersebut diambil? seharusnya semua dibicarakan dengan DPR RI sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini” tegas Kharis mempertanyakan. Abdul Kharis menegaskan siap menjadi mitra positif untuk semua Kepala Daerah di Jawa Tengah V serta siap menerima aspirasi semua warga Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali serta memperjuangkannya melalui DPR RI.

Tanpa Penegakkan Perda No 3 tahun 2006 penanggulangan HIV/AIDS tak berjalan efektif

Fraksi PKS Solo -Panitia Khusus(Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo serius melakukan penegakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial(PSK). Pasalnya , Tanpa penegakan Perda itu, penanggulangan HIV/AIDS tak bakal berjalan efektif.

"Disitu (Perda No 3/2006) ada jelas sanksi bagi PSK, lelaki hidung belang, germo dan perantaranya. Kita punya Perda itu dan Perda itu belum berjalan efektif,"kata Wakil Ketua Pansus Raperda Penanggulangan HIV/AIDS, Sugeng Riyanto kepada wartawan, Kamis (6/11).

Menurutnya meski di Solo tak ada tempat prostitusi dilegalkan, tidak sulit menemukan lokasi prostitusi terbuka ataupun tertutup seperti salon ataupun panti pijat.

"Tempat-tempat itu kan mempunyai potensi penyebar virus HIV/AIDS. Padahal virus melebar secara cepat kan melalui seks menyimpang. Nah, mau tidak mau ya mengoptimalkan Perda No 3 tahun 2006 itu," jelasnya.

Tanpa penegakkan Perda No 3 tahun 2006, penanggulangan HIV/AIDS tak efektif. Dengan penegakkan Perda Itu, walikota punya kewenangan menutup tempat-tempat berfungsi sebagai prostitusi.

Sedangkan untuk Raperda Penanggulangan HIV/AIDS, nanti arahnya lebih pada memaksimalkan sosialisasi atau promosi penanggulangan HIV/AIDS dengan membangun jejaring Komite Penanggulangan AIDS(KPA).

"Faktanya di Solo kan sudah ada ODHA(orang dengan HIV/AIDS). Artinya terhadap ODHA ini perlu penanganan medis yang baik dan upaya agar tidak menyebar serta upaya untuk juga kerahasiaan identitas penderita ODHA,"tutur Sugeng Riyanto.
Editor : Andi Penowo

Sumber : dok.timlo.net/nanang rahardian

Add caption

Fraksi PKS Solo - Setelah melaksanakan pemira internal untuk menjaring 10 besar bakal calon walikota Surakarta pada bulan September 2014 yang lalu, pada Senin (10/10) PKS Kota Surakarta merilis hasil penjaringan bakal calon eksternal PKS untuk walikota Surakarta. Proses penjaringan tokoh eksternal partai dilakukan melalui diskusi yang mendalam, penjaringan dilakukan melalui diskusi kelompok pembinaan kader di semua tingkat dari ranting dan cabang selama bulan Oktober – Nopember 2014. Setiap kelompok kader mendiskusikan dan mengusulkan dua nama tokoh eksternal sebagai bakal calon yang akan diajukan PKS kota Surakarta.

Dari hasil diskusi kelompok pembinaan PKS didapatkan 10 besar Tokoh Bakal Calon Walikota Eksternal PKS Surakarta sebagai berikut:

NO	NAMA	UNSUR	SUARA
1	BAMBANG SETIAJI	Sekretaris IPHI Solo	26,69%
2	ZAINAL ABIDIN ZEIN	Rektor UMS Surakarta	15,04%
3	AHMAD PURNOMO	Wakil Walikota Surakarta	14,62%
4	HARYADI	Pengusaha / JOGLOSEMAR	8,69%
5	ICUK SUGIARTO	Mantan Atlet Badminton / Politisi PPP	5,72%
6	MUDRIK SANGIDU	Ormas Mega Bintang Surakarta	5,08%
7	MUHAMMAD HATTA	Anggota DPR RI PAN	4,45%
8	WARSITO SANYOTO	Politisi GERINDRA	4,45%
9	BUDI SUHARTO	SEKDA Kota Surakarta	3,39%
10	TEGUH PRAKOSO	Ketua DPRD Kota Surakarta / Politisi PDIP	3,39%
11	Lainnya		8,47%

Menyikapi hasil ini, ketua DPD PKS Surakarta, Sugeng Riyanto menyampaikan, “Hasil pemira dan penjaringan tokoh eksternal ini akan menjadi masukan dan pertimbangan Tim Optimalisasi Musyarokah PKS Surakarta dalam menentukan sikap siapakah tokoh eksternal yang akan diusung oleh PKS sekaligus menentukan partai mana yang akan menjadi mitra koalisi PKS” jelasnya.

Hasil pemira internal dan penjaringan tokoh eksternal ini akan dikirim ke DPP dan DPW PKS untuk meminta pertimbangan dan untuk tindak lanjutnya adalah komunikasi dengan tokoh – tokoh terkait setelah mendapatkan persetujuan dari struktur di tingkat pusat dan wilayah.