DEMA Fakultas Pertanian UNS diskusi dengan Komisi IV

Fraksi PKS Solo -

KOMISI IV DPRD Kota Surakarta, siang tadi (Senin, 29/12), menerima kunjungan 15 mahasiswa perwakilan dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Pertanian UNS Surakarta. Mereka berkeinginan untuk  mengetahui lebih dalam tentang tupoksi DPRD. Di samnping persoalan  lahan pertanian, pariwisata, pasar tradisional, pasar modern, pilkada serta hal lain.

Audiensi yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, H Asih Sunjoto Putro SSi, itu berlangsung dinamis. Lili Fauziah, mahasiswa Agrobisnis, menanyakan perihal pengelolaan lahan pertanian yang masih tersisa, juga perlindungan terhadap pedagang pasar trdisional.

Anggota Komisi IV yang juga terlibat dalam audiensi itu adalah Wakil Ketua Komisi IV, Drs Paulus Haryoto, Ana Budiarti SPAK dan  Kristianto SPAK.

Atas hal itu, Asih mengatakan, di Kota Surakarta lahan pertanian tersebar di 4 kecamatan yaitu Laweyan, Banjarsari, Jebres dan Pasar Kliwon.  Dia menambahkan, ada 43 kelompok petani penggarap dibawah binaan Dinas Pertanian, lahan pertanian akan dipertahankan menjadi lahan hijau, katanya.

Asih menjelaskan terkait komitmen DPRD untuk melindungi pasar tradisional dan toko-toko kecil dengan membuat dan mengawasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Tradisional maupun Perda tentang Pasar Modern.

Menurut Asih, sampai saat ini regulasi yang digunakan adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 yang mengatur Pilkada langsung dan tidak ada dampak yang berarti di Kota Surakarta.

Asih juga meminta para mahasiswa untuk membuka web dprd-surakartakota.go.id jika ingin lebih lengkap mengetahui kegiatan-kegiatan anggota DPRD Kota Surakarta. (S)

CINDERA MATA: Salah satu anggota DEMA FP UNS menerima cindera mata dari Sekretaris Komsisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro SSi. (foto: istimewa/teks:S)

Angka Itu Saran BPK

Fraksi PKS Solo

WAKIL Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail Ssi, mengatakan, angka yang diputuskan walikota itu seperti yang disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. “Itu memang angka yang aman,” kata Abdul Ghofar kepada penulis dprd-online, di ruang kerjanya,  Rabu (24/12).

Abdul Ghofar menambahkan, sebelumnya Komisi I telah membahas hal itu dengan bagian organisasi. Saat itu, lanjutnya, disimpulkan ada batas atas dan batas bawah. Batas atasnya, tambah Ghofar, tidak boleh melebihi tunjangan perumahan untuk wakil ketua, yaitu Rp 9 juta. Sedangkan batas bawahnya sesuai hasil taksir dari aprisial, Rp 5,1 juta/ bulan.

Saat pembahasan APBD, lanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaasang angka Rp 6,5 juta/ bulan. Hingga APBD 2015 sudah diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah, besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD masih Rp 6,5 juta.

Beberapa saat yang lalu, menurutnya, Ketua DPRD setempat, Drs Teguh Prakosa, konsultasi ke BPK Jawa Tengah dan disarankan tunjangan anggota DPRD Surakarta berdasarkan taksiran dari aprisial. Mengacu saran tersebut, walikota merevisinya dan mengikuti saran dari BPK. Walaupun di dalam DIPA APBD 2015 tercantum Rp 6,5 juta, tapi anggota DPRD tetap menerima sesuai revisi walikota, ujarnya (S)

Sumber : dprd-online

Dua Raperda Di Akhir Tahun

Fraksi PKS Solo -

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta di akhir tahun mengesahkan dua raperda inisiatif. Dua raperda itu adalah Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (24/12) siang, di Gedung Graha Paripurna setempat. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, yang didampingi tiga wakil ketua, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST itu dihadiri Walikota FX Hadi Rudyatmo dan sejumlah pimpinan SKPD Pemkot Surakarta.

Kedua raperda itu mulai dibahas 22 Oktober 2014.  Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS selesai pembahasannya selesai pada 11 Desember, sedangkan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan selesai dibahas 12 Desember.

Walikota FX Hadi Rudyatmo, dalam ksempatan itu, mengatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah.

Dia menambahkan, Penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah kota, dunia usaha dan unsur masyarakat.

Agar terdapat kepastian hukum, kata walikota, dalam penaggulangan kemiskinan secara efektif, efisien, optimal, terprogram dan berkelanjutan maka perlu mengatur Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. (S)

DUA RAPERDA: Walikota FX Hadi Rudyatmo menandatangani persetujuan dua raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) di akhir tahun. Walikota dan Ketua DPRTD, Drs Teguh Prakosa, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST saling berjabat tangan di Gedung Graha Paripurna setempat. (foto: Hms/teks: S)

Sumber; dprd-online

Pasar KLewer Akan Dilengkapi Basement

Fraksi PKS Solo

KEPALA Dinas Pengelola Pasar (DPP), Drs Subagyo MM, menegaskan bahwa pembangunan Pasar Klewer tanpa melibatkan pihak swasta. Dananya bersumber dari pemerintah pusat, katanya.

Dia berbicara hal itu, Selasa (30/12), saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD setempat. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi, Honda Hendarto, itu mengagendakan penanganan Pemkot setempat pasca kebakaran Pasar Klewer.

Rapat itu dihadiri pula Wakil Ketua Komisi III, H Sugeng Riyanto SS, Sekretaris, Hj Maria Sri Sumarni SE MM dan Suharsono SH MH, Suranto SE, Suyatno, H Suagiyarsono, NR Kurnia Sari SPd dan Siti Muslikah Ssos.

Penegasan itu sekaligus untuk menepis asumsi bahwa pembangunan Pasar Klewer akan menggandeng pihak swasta dan akan dibangun empat lantai. Padahal, Subagyo, tidak demikian adanya. "DED-nya saja belum ada kok sudah tahu akan dibangun empat lantai, ini dari mana," katanya setengah bertanya.

Dalam kaitan pendanaan, Subagyo mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau akan membiayai pembangunan kembali pasar tersebut. Dia mengasumsikan pembangunan kembali pasar itu di atas tanah 1.295 meter persegi membutuhkan biaya Rp 125 miliar.

"Ini dengan asumsi per meter persegi harganya Rp 3 juta. Tapi, perhitungan Pak Jusuf Kalla (wakil presiden-red) membutuhkan sekitar Rp 175 hingga 180 miliar. Ini dengan asumsi harga per meter perseginya Rp 5 juta, karena bangunan bertingkat," tandasnya.

Menurut Subagio, nantinya pasar itu akan dilengkapi dengan basement kemudian lantai I dan lantai II. "Pak Wali ingin pasar itu harus seperti semula. Semua pedagang harus masuk semua, termasuk yang kategori pelataran," ujarnya.

Dia memperkirakan, pembangunan pasar itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Ini dengan asumsi dengan pembuatan DED-nya, lelang serta pembangunannya, tandasnya. (S)

BERSIH-BERSIH: Pekerja kebersihan dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) pemkot Surakarta sedang membersihkan berbagai sampah di depan Pasar Klewer yang Sabtu (27/12) malam terbakar. (foto/teks: S)

Jangan Termakan Isu

Fraksi PKS Solo

DPRD Kota Surakarta mensinyalir bahwa saat ini banyak berseliweran isu-isu yang berkaitan pemicu kebakaran Pasar Klewer. Untuk itu pimpinan DPRD setempat meminta masyarakat jangan termakan isu apapun. “Jaga iklim yang sudah kondusif ini,” kata Wakil Ketua DPRD, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Senin (29/12) sore.

Itu salah satu sikap dari hasil rapat pimpinan komisi dan pimpinan DPRD yang berlangsung di Gedung Transit setempat. Ghofar yang didampingi Wakil Ketua yang lain, Umar Hasyim SE, meminta semua pihak untuk menyerahkan penyelidikan kepada aparat keamanan.

Menurut Umar, peristiwa kebakaran Pasar Klewer itu adalah peristiwa kemanusiaan, jadi jangan memainkan pernyataan politik dalam melihat peristiwa itu. “Kita semua prihatin. Tak hanya pedagang, pekerja di pasar  itu kehilangan pekerjaan. Pemasok kehilangan langgannnya. Banyak yang kehilangan atas musibah itu.

Ghofar menambahkan, besok (Selasa-red) komisi-komisi akan mengundang mitra kerjanya untuk rapat kerja dengan agenda penanganan jangka pendek dan jangka panjang atas musibah itu.

Pimpinan DPRD akan melakukan rapat konsultasi dengan walikota atau sekretaris daerah. Rapat konsultasi ini mengagendakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menangani musibah itu sesegera mungkin.

“DPRD akan mendukung penuh penggunaan anggaran tak terduga di APBD 2014 maupun 2015. Ada anggaran sebesar Rp 700 juta dan Rp 2 miliar di APBD 2015,” kata Ghofar.

DPRD juga mendorong walikota untuk bekerja ekstra cepat, karena Juli mendatang walikota sudah habis masa bhaktinya dan dipegang oleh pelaksana tugas. Maka, tambah Umar, dalam tempo enam bulan walikota sudah dapat merancang struktur anggaran serta konsep pembangunan kembali pasar itu.

“Kami ingin pasar itu kembali ke bentuk semula, seperti saat membangun Pasar Gede. Tidak berubah baik bentuk maupun jumlah pedagang,” tandas Ghofar. (S)

JANGAN TERMAKAN ISU: Dua Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail SSi dan Umar Hasyim SE, tengah memberikan keterangan pers hasil rapat pimpinan komisi dan pimpinan DPRD setempat, Senin (29/12). (foto/teks: S))

Anggota Dewan tahun 2015 ada kenaikan tunjangan rumah. Sip

Fraksi PKS Solo

 – Mulai tahun depan (2015), tunjangan perumahan anggota DPRD Solo naik dari Rp 4,4 juta menjadi Rp 5,1 juta. Walikota Solo FX HadiRudyatmo mengatakan, besaran kenaikan tunjangan perumahan legislator itu berdasarkan hasil appraisal independen.

“Karena appraisalnya tertinggi Rp 5.120.000, ya kita sesuaikan itu. Appraisal independen sudah menghitung Rp 5.120.000, ya itu saja. Kalau melebihi kan ya tidak boleh,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/12) di gedung dewan.

Dikatakan, tunjangan perumahan anggota Dewan itu mengalami kenaikan sedikit dibanding besaran tunjangan perumahan saat ini sebesar Rp 4,4 juta.

Sementara, Wakil KetuaDPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mengakui, kenaikan tunjangan perumahan anggotaDPRD mulai 2015. Dalam APBD 2015, besaran tunjangan perumahan dipasang Rp 6,5juta.

“Hasil konsultasi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), besarannya sesuai aprraisal. Di APBD 2015 terpasangnya memang Rp 6,5 juta, tapi nanti  realisasinya ya sesuai appraisal. Tadi di Rapat Paripurna, Walikota kan juga menyampaikan besarannya sesuai appraisal,” ujarnya.

Dia menambahkan, tunjangan diberikan kepada 41 anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas perumahan. Sementara untuk 4 pimpinan dewan tidak mendapat tunjangan perumahan lantaran sudah mendapat fasilitas rumah dinas.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sumber : Timlo.net

Asih Sunjoto : Genangan Air Berpotensi Rusak Tembok SMPN 13

Fraksi PKS Solo -

Rabu, 24 Desember 2014 

Solo – Jajaran Komsi IV DPRD Solo menemukan adanya rembesan air pada bangunan baru di SMPN 13 Solo. Jika tak segera ditangani, rembesan dikhawatirkan merusak tembok bangunan pada proyek senilai Rp 1,2 miliar itu. Temuan ini diketahui saat Komisi IV DPRD melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 13, Senin (22/12).

Rembesan air terlihat pada bangunan baru hendak dipergunakan untuk ruang Tata Usaha (TU). Setelah dicek, rembesan berasal dari genangan air pada atap cor lorong sebelah sekolah.

“Kalau (genangan yang mengakibatkan rembesan) itu tidak segera diatasi akan merusak tembok, termasuk plafonnya. Kami minta kontraktornya dipanggil dan dicari solusinya,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro kepada wartawan, Selasa (23/12).

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menambahkan, solusi atas genangan itu harus dilakukan segera. Pasalnya, kondisi musim hujan dimungkinkan membuat genangan air terus terjadi.

Menanggapi hal itu, Direktur CV Budi Luhur, Retno Wijayanti selaku pelaksana berjanji segera mencari solusi terbaik.

“Secepatnya akan kami atasi dan akan kami kordinasikan,” janjinya. (AR/Timlo.net/Foto : Timlo)

Sumber : Timlo.net

Pembangunan Kantor UPTD Dikpora Jebres Terancam Mangkrak

Fraksi PKS Solo -

Solo – Pembangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Jebres, Solo terancam mangkrak satu tahun. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan lanjutan senilai Rp 1,5 miliar tidak dialokasikan dalam APBD2015.
Pantuan Timlo.net yang mengikuti inspeksi mendadak (Sidak) Komisi IV DPRD Solo ke lokasi pembangunan kantor UPTD Dikpora Jebres, Senin (22/12), pembangunan tahap pertama kantor yang terletak di wilayah Kepatihan Wetan itu telah selesai. Namun, pembangunan baru mencapai struktur, dinding lantai bawah dan atap.
Sekretaris Komisi IVDPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan pembangunan tahap pertama tahun ini menggunakan anggaran Rp 1,9 miliar. Rencananya, pembangunan akan dilanjutkan di tahap kedua tahun depan dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.
“Sebenarnya anggaran itu sudah diajukan Dikpora ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Tetapi, infonya dicoret TAPD sehingga tidak masuk di APBD 2015. Pencoretan itu tidak disampaikan ke Dikpora dan juga Komisi IV. Kalau begini (tidak dianggarkan), kan mangkrak. Karena belum selesai dan tidak bisa digunakan,” katanya kepada wartawan di sela Sidak.
Lantaran tahun depan tidak dianggarkan, sambung Asih, besar kemungkinan pembangunan lanjutan baru bisa dianggarkan dalam APBD 2016. Peluang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 jelas tidak memungkinkan karena waktu yang pendek.
Ketua Komisi IV DPRDSolo, Hartanti, menyayangkan tidak dianggarkannya anggaran pembangunan lanjutan kantor UPTD Dikpora Jebres itu. Ia juga menyesalkan TAPD yang tidak mengomunikasikan pencoretan anggaran ke Dikpora ataupun Komisi IV. “Kalau disampaikan ke Komisi IV, tentu akan kita upayakan di pembahasan APBD 2015 kemarin agar dianggarkan,” ujar dia.
Lantaran luput dianggarkan di APBD 2015, Hartanti berharap pembangunan lanjutan bisa diambilkan dari Bantuan Gubernur (Bangub) yang saat ini masih menunggu penetapan APBD 2015 Provinsi.

Sekretaris DikporaSolo, Aryo Widyandoko mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan tidak dianggarkannya anggaran pembangunan lanjutan kantor UPTD Dikpora Jebres. “Sudah kami usulkan. Hanya kemudian dicoret TAPD,” katanya.

Sumber : Timlo.net dan SOLOPOS

Emapt Tahun Perda Pendidikan tanpa Perwali

Fraksi PKS Solo -

PERATURAN Daerah (Perda) yang disahkan 2010 hingga sekarang belum ada Peraturan Walikota (Perwali). Perda No. 4 Tahun  2010 berjalannya setengah hati.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakata, H Asih Sunjoto Putro SSi, berbicara hal itu, Jumat (19/12), kepada penulis dprd-online di ruang Komisi IV setempat.

Dia menambahkan, perda itu mestinya membutuhkan 16 Perwali, tetapi Perwali itu dapat diringkas menjadi dua Perwali. “Tetapi, hingga saat ini bagian hokum belum menyiapkan Perwali itu. Padahal sudah berjalan empat tahun.”
Revisi

Di samping itu, lanjutnya, Perda ini perlu direvisi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
Jika perda tidak direvisi, katanya, dikhawatirkan akan berujung pada sanksi pidana, karena bertentangan dengan keputusan MK.

"Perda perlu direvisi, khususnya pasal 35, 36 dan 37 yang mengatur pendidikan bertaraf internasional," kata Asih yang juga anggota Badan Pembentuk Perda.

Menurutnya, pada pasal 36 ayat 5 perda tersebut disebutkan, pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit satu pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
"Jika melihat keputusan MK yang menghapuskan RSBI, otomatis perda harus direvisi. Karena sudah tidak sesuai dengan keputusan MK," ujarnya.

Asih mengatakan, Pemkot Surakarta perlu melakukan penyesuaian regulasi yang jelas, untuk menyelesaikan persoalan, baik dengan merevisi perda atau membuat Perwali.

Selain itu, masih ada juga yang perlu direvisi, yakni soal penarikan pendidikan tingkat atas yang akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Revisi ini, tambahnya, untuk menjaga agar perda selalu dapat mengikuti perkembangan regulasi di tingkat pusat. (S))

Sumber : dprd-online

Tanah Milik Anggota DPRD Disewa Untuk Lahan Parkir Hotel Coral

Fraksi PKS Solo -

Solo – Lahan milik anggota DPRD Solo, Quatly Abdulkadir Alkatiri, di Jl Kyai Mojo No 51 Pasar Kliwon, diketahui disewa sebagai lahan parkir oleh pihak Hotel Coral. Sebelumnya, Quatly menyatakan mendukung rencana pembanguan hotel yang terletakdi dekat perempatan Baturono, Pasar Kliwon.
Sewa lahan seluas 400 m2 itu diketahui dalam dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pembangunan Hotel Coral. Dalam dokumen itu disebutkan pula secara jelas lahan yang disewa sebagai lahan parkir milik Quatly Abdul Kadir Alkatiri.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Sri Baskoro mengatakan terdapat dua tambahan lahan parkir selain parkir basement. Nantinya, sistem parkir menggunakan sistem valet parking.
“Sistem parkirnya nanti valet parking. Selain basement, ada dualahan parkir tambahan yakni lahan seluas 170 m2 di Jl Kyai Mojo No 120, yang merupakan tanah hak milik yang dibeli hotel. Sedangkan lahan parkir satunya dengan sistem sewa seluas 400 m2 di Jl Kyai Mojo No 51 milik Quatly Abdul Kadir Alkatiri,” kata Sri Baskoro kepada wartawan, Kamis (11/12).
Sebelumnya, Quatly menyatakan tidak mempersoalkan rencana pembangunan hotel di Baturono tersebut. Pasalnya, pembangunan hotel telah memenuhi peraturan yang ada dan dapatmengurangi pengangguran.
“Semua sudah beres. Perizinan sudah dipenuhi dengan bukti keluarnya IMB itu. Bahkan sebelum izin diajukan, ada sosialisasi ke warga dan tokoh masyarakat. Saya beberapa kali datang. Bisa saja mereka yang diundang tidak hadir, sehingga informasi tak lengkap,” ungkapnya.
Sementara, anggota DPRD lainnya berpendapat berbeda. Anggota DPRD Abdullah AA menilai pembangunan hotel di dekat lampu merah dapat menimbulkan kemacetan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Daryono - Timlo.net

dok.timlo.net/daryono

Berita Ringan

Fraksi PKS Solo -

Rehat -

Jadwal hari ini, Senin (15/12) anggota Dewan mengadakan Rapat Paripurna tentang keempat raperda yaitu Raperda Pemondokan, Pedaringan, HIV/AIDs dan Kemiskinan. Yang rencana dimulai jam 10.00 WIB baru terlaksana Pukul 11.45 WIB.
Kemudian setelah selesai maka personal anggota dewan dari BANGGAR terbang ke Jakarta sampai hari Rabu. Dari PKS yang menjadi anggota banggar Sugeng Riyanto SS, Abdul Ghofar, S.Si dan Quatly AA

Jangan Sampai Ada Penyalahgunaan Kepemilikan Rumah Deret

Fraksi PKS Solo -

Solo - Pembangunan struktur rumah deret di bantaran Kali Pepe di Jalan Saharjo dan Jalan RM Said, bakal selesai pertengahan Desember ini. Untuk penyelesaian pekerjaan, Pemkot sudah menganggarkan dana Rp 9 miliar di APBD 2015.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Solo Quatly Alkatiri mewanti-wanti terkait siapa yang akan menenmpati rumah deret ini. Pihaknya menegaskan rumah deret ini hanya boleh dihuni warga yang sebelumnya tinggal di daerah tersebut.

"Ini tugas Pemkot untuk mengawasi. Jangan sampai dihuni pihak yang tidak berhak dan dipindahtangankan,"ujarnya sebagaimana dilansir harian solopos.

Quatly menambahkan daftar warga yang berhak mendapatkan rumah deret telah ditempel di sekitar bangunan proyek. Selain itu, masing-masing kepala keluarga diberikan stiker yang dipasang di rumah masing-masing.

"Stiker ini mencantumkan nama KK dan jumlah anggota keluarganya. Hal ini sebagai tanda agar tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan,"tambah Politisi PKS ini. (AR)

Temukan Atap Roboh Saat Sidak

Fraksi PKS Solo -

Solo — Buruknya kualitas pembangunan proyek pemerintah kota (Pemkot) Solo kembali terjadi. Hal ini diketahui ketika Komisi III DPRD Solo melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Gilingan pada Selasa (9/12/2014) kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto mengatakan proyek pembangunan pasar gilingan ini dinilai tidak serius. Hal ini berkaca pada ditemukannya atap pasar yang hampir roboh padahal belum ditempati.

"Pada saat sidak kemarin, kami menemukan atap pasar sudah mau roboh, padahal pasar tersebut belum ditempati. Ini terkesan bahwa pekerja tidak serius dalam melaksanakan proyek pembangunan," ujarnya.

Sugeng menambahkan dalam waktu dekat Komisi III akan memanggil seluruh pihak terkait dalam proyek ini. "Setelah sidak ini, kami akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan ini seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pengelola Pasar, pengawas proyek dan pelaksana. Hal ini sangat penting, karena akhir tahun ini seharusnya proyek pembangunannya sudah selesai," tambahnya.

Selain melakukan sidak di Pasar Gilingan, Komisi III DPRD Solo juga melakukan sidak di Pasar Ngemplak dan Pasar Sibela Mojosongo. (AR)

Tambahan Anggaran Posyandu Masih Sangat Minim

Fraksi PKS Solo -

Solo - Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta Budi Soeharto yang tidak setuju dengan tambahan anggaran Rp 2 juta untuk Posyandu yang dinilai terlalu besar disayangkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta.

Hal ini dikemukakan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang juga menjadi anggota banggar Quatly Alkatiri. Quatly mengatakan bahwa penambahan dana untuk posyandu masih terbilang kecil jika dibanding apa yang dilakukan posyandu di lapangan.

"Penambahkan dana untuk posyandu lansia menjadi Rp 4 juta /tahun dan Rp 4,5 juta/ tahun untuk balita itu sangat minim" ujarnya sebagaimana dilansir oleh web dprd solo.

Diketahui sebelumnya, Sekda Solo Budi Soeharto mengatakan bahwa penambahan anggaran seharusnya tidak hanya difokuskan pada Posyandu saja, melainkan bidang lain yang juga membutuhkan tambahan anggaran, terlebih selama ini keberadaan Posyandu sudah berjalan baik dan jika ada pertambahan anggaran perlu ada evaluasi lapangan. (AR)

FOTO RESES PAK MUHADI

Fraksi PKS Solo -

FOTO-FOTO RESES PAK MUHADI

Reses Pak Muhadi Dikeluhkan tentang KARTU SAKTI

Fraksi PKS Solo -



Pak Muhadi ketika melakukan reses yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 30 Nopember s/d 3 Desember 2014 banyak mendapatkan keluhan tentang KARTU SAKTI yang salah sasaran. Pengurus RT/RW pun tidak bisa memberikan solusi karena memang ketika pendataan warga miskin RT/RW tidak dilibatkan. Padahal yang tahu persis kondisi masyarakatnya adalah para pengurus RT/RW setempat.
Disamping itu juga dikuluhkan tentang bangunan sekolah yang belum lama dibangun sudah rusak. Ini tentunya menjadi permasalahan yang serius. Mungkin salah prosedur atau disengaja oleh CV yang menangani proyek tersebut.
Pak Muhadi juga menyatakan beliau siap memberikan advokasi kepada warga yang memang membutuhkan bantuannya. Karena salah satu tugas dewan adalah memberikan pembelaan warga yang mengalami kesulitan. Selamat brow semoag sukses

Penulis : Admn

Kediri Iri Dana Hibah Untuk PDAM

Fraksi PKS Solo -

Jumat, 05 Desember 2014 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri iri melihat hibah dari Pemerintah Australia sebesar Rp 25 miliar untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Mereka ingin mendapatkan hal yang sama untuk menambah sambungan rumah.

Hal itu mengemuka saat DPRD Kota Kediri berkunjung ke DPRD Kota Surakarta, kemarin siang (4/12). kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri, Kholibi Yunan SE, itu diterima oleh wakil Ketua DPRD, H Abdul Ghofar Ismail SSi di Gedung Graha Pariputna. Saat menrima rombongan itu Ghofar didampingi anggota Komisi II, H Edy Djasmanto SH, Kosmas Krisnamurti dan Ginda Ferachtriawan, SE MS serta beberapa SKPD terkait.

Staf PDAM setempat, Agri Hendro, menjelaskan, program hibah itu harus disertai dengan dana penyertaan modal terlebih dulu oleh Pemkot Surakarta. Program itu, katanya, mestinya mulai 2011-2014, namun PDAM proyek 4000 sambungan rumah untuk air bersih dan 2.500 untuk limbah cair digarap mulai 2012 s.d pertengahan 2014.

Dia menambahkan, sambungan rumah itu gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Awalnya, lanjutnya, pemkot harus memberi talangan terlebih dulu, setelah selesai dan disurvey oleh pihak donor, yang memenuhi syarat itulah yang dibayar.

"Kami semula mengajukan mengusulkan 4.500 untuk sambungan rumah air bersih dan 3.000 untuk limbah, tapi yang disetujui 4.000 dan 3.000," tandasnya. (S)

SERAHKAN CINDERAMATA: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail SSi meneyrahkan plakat lambang Kota Surakarta kepada Ketua DPRD Kota Kediri, Kholibi Yunan SE. (foto: Hms/teks: S)

Sumber : DPRD-online

Abdul Ghofar juga siap ....

Fraksi PKS Solo -

Abdul Ghofar Siap Tindaklanjuti Aduan Penolakan Underpass Purwosari

Jumat, 05 Desember 2014 

Solo - Rencana pembangunan Underpass Purwosari menuai protes dari elemen masyarakat. Masyarakat di sekitar rel kereta api Purwosari, Surakarta, menolak rencana pembangunan underpass rel kereta api tersebut. Mereka yang mengatasnamakan Masyarakat Terdampak datang  Kelurahan Kerten, Purwosari, Pajang dan Sondakan.

Mereka menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Surakarta, Kamis kemarin (4/12/2014) siang, yang diterima Wakil Ketua  H Abdul Ghofar Ismail SSi di ruang Badan Legislasi. Ghofar dalam menerima didampingi anggota Komisi II, H Edy Djasmanto SH, Kosmas Krisnamurti dan Ginda Ferachtriawan, SE MSi.

Elemen masyarakat yang dipimpin oleh Mantan anggota DPR-RI HA Walid, ketua Masyarakat Terdampak, mengungkapkan, pembangunan underpass itu akan mematikan kegiatan perekonomian di kanan-kiri underpass. Dia mencontohkan, underpass di Makamhaji, Sukoharjo.

"Saat hujan lebat, tambahnya, underpass akan tergenang air, lantaran berdekatan dengan sungai yang berdebit besar. Di samping itu, lanjutnya Akses masuk Kota Surakarta akan tertutup, bila underpass banjir. Wajah kota dari arah barat akan buruk," tandasnya sebagaimana dilansir dari web dprd solo.

Masyarakat Terdampak meminta DPRD dapat mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan persoalan ini, terutama PT KAI.

Atas hal itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini mengatakan akan mengusahakan mempertemukan pihak-pihak tersebut. "Sebenarnya hal ini juga menjadi aduan masyarakat ketika saya mengadakan reses beberapa waktu lalu. Untuk itu kami akan menindaklanjuti aduan ini dengan Bappeda dan DPU Kota Surakarta.Bahkan lebih lanjut tidak menutup kemungkinan PT. KAI juga akan dihadirkan."tegasnya. (AR/ Foto : DPRD Solo)

Quatly Alkatiri Siap ......

Fraksi PKS Solo

Reses, Quatly Alkatiri Siap Aspirasikan Banjir Joyontakan

Solo — Memasuki musim penghujan tahun ini, warga joyontakan mengkhawatirkan akan terjadinya banjir di daerahnya. Hal ini menjadi wajar, karena pada setiap tahunnya daerah joyontakan memang terkenal sebagai salah satu kawasan yang sering ditimpa bencana banjir.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan Pasar kliwon Serengan, Quatly Alkatiri pada saat melaksanakan serap aspirasi di Aula Kelurahan Joyontakan Kecamatan Serengan pada Selasa kemarin (2/12/2014). Quatly mengatakan bahwa dirinya mendapa banyak keluhan dari masyarakat soal bencana banjir tersebut.
"Saat reses kemarin, banyak warga yang menginginkan adanya pengaturan drainase karena wilayah Joyontakan terutama di RW 6 tergolong kawasan rawan banjir,"ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS tahun 2009-2014 itu menjanjikan akan melakukan tinjauan langsung di daerah tersebut. "Permasalahan ini akan menjadi bahan saya di DPRD untuk dibahas dengan eksekutif. Untuk itu saya akan meninjau daerah tersebut dan saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di saluran air,"katanya. (AR)

Pembangunan Underpass Purwosari Ditolak

Fraksi PKS Solo -

Solo —  Forum Masyarakat Terdampak Underpass Purwosari kembali menyatakan sikapnya menolak rencana pembangunan underpass Purwosari. Kali ini, mereka mendatangi DPRD Solo, Kamis (4/12), untuk menyatakan sikap serupa.
Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail dan Anggota Komisi II Kosmas Krinamurti, Edy Jasmanto dan Ginda Ferachtriawan. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, forum masyarakat ini juga mendatangi Walikota FX Hadi Rudyatmo untuk menolak pembangunan underpass.
Koordinator Forum Masyarakat Terdampak Underpass Purwosari, Ahmad Walid menyampaikan, pihaknya menolak pembangunan underpass Purwosari dengan beberapa alasan. Pertama, menurut kajian mereka, jika dipaksakan dibangun, underpass Purwosari justru akan menimbulkan kemacetan baru.
“Dari kajian kami, alasan mengurai kemacetan itu diragukan. Tujuan mengurai kemacetan di Purwosari itu belum meyakinkan. Justru akan menimbulkan kemacetan baru,” bebernya.
Alasan selanjutnya, tambah Walid, underpass Purwosari juga diprediksi akan menimbulkan banjir. Hal ini berkaca pada underpass Makamhaji yang selalu banjir saat hujan. Padahal, di sekitar underpass Makamhaji tidak terdapat sungai. Sementara itu, di dekat Purwosari terdapat anak sungai sehingga dipastikan banjir akan terjadi. Masalah banjir ini, tambah Walid, nampaknya luput dari perhatian konsultan.
Tidak hanya itu, Walid juga menilai, underpass Purwosari akan membuat sulitnya akses masuk jalan-jalan kecil di sisi barat dan timur underpass. Padahal di sekitar situ terdapat area sekolah dan perbankan.
“Dengan berbagai alasan itu, kami menolak pembangunan underpass. Bukan kami anti pembangunan, tetapi pembangunan itu harus dihitung plus minusnya,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mengatakan, pihaknya akan memanggil Bappeda, DPU dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) Solo untuk mengetahui lebih jauh perihal rencana pembangunan underpass Purwosari. Pasalnya, sejauh ini, DPRD belum mendapat penjelasan terkait pembangunan underpass.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sumber : Timlo-net

DPRD tanyakan Nasib Pusat Layanan Autis

Fraksi PKS Solo -

Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail

Solo — Wakil Ketua DPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mempertanyakan nasib Pusat Layanan Autis (PLA) Solo menyusul rencana pengambilalihan pendidikan menengah dan pendidikan khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pasalnyan, PLA yang berdiri di Mojosongo, tanah dan bangunannya merupakan aset Pemkot. Selain itu, dalam APBD 2015, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk PLA sekitar Rp 1 miliar.
“Desember ini kan ada penyerahan (pendidikan menengah dan pendidikan khusus) ke Provinsi. Apakah PLA itu termasuk (yang diserahkan)? Statusnya nanti seperti apa?” kata Ghofar kepada wartawan, Rabu (3/12), di ruang kerjanya.
Ghofar melanjutkan, PLA dibangun tahun 2013 dengan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 miliar. Ketika sudah diserahkan, otomatis bangunan PLA menjadi aset Pemkot. Sedangkan tanah dimana PLA beridiri merupakan tanah Pemkot. “Kita ingin pertanyakan, sikap Pemkot seperti apa? Itu (PLA) kan tanah kita dan bangunannya juga milik kita,” ujarnya.
Terlebih, sambung Ghofar, APBD 2015 mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk penambahan sarana dan prasarana PLA. “Dengan pembagian kewenangan ini, mungkin (anggaran Rp 1 miliar) akan kita evaluasi,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sangsikan Efektifitas " Kartu Sakti"

Fraksi PKS Solo -

Solo - Meskipun sudah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Kartu sakti masih menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk di kota solo yang merupakan asal dari Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPRD Solo dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) dan Dinas Kesahatan Kota (DKK) Kota Surakarta.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro, mengatakan, data yang disajikan untuk pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menggunakan data BPS tahun 2011. Ini, tambahnya, data yang sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintahan yang lalu. "Memang benar datanya setiap enam bulan divaliditasi. Tapi, menurutnya, hanya pencoretan data-data orang yang meninggal sejak data ini tersaji hingga 2014 ini. Sedangkan data warga miskin yang baru karena terdampak kenaikan BBM itu tidak ada", ujarnya sebagaimana dilansir dari web dprd solo.
Sementara itu, ribuan warga miskin di kota Solo terpaksa harus gigit jari dan menahan kekecewaan lantaran tidak bisa menerima kompensasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam data pembagian PSKS seperti dikatakan oleh Kepala Kantor Pos Besar Solo, Fuad Khamali, Jumat (21/11) siang sebagaimana dilansir dari timlo.net. (AR)

Proyek Pembangunan Gedung SMPN 11 Terancam diputus lho

Fraksi PKS Solo -

 Proyek pembangunan gedung SMPN 11 Kota Surakarta oleh PT Bimapatria Raya terancam diputus kontraknya. Hal ini terungkap setelah Komisi IV DPRD Solo melakukan sidak progress pembangunan beberapa waktu lalu. Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan Sekretaris komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan bahwa mustahil proyek pembangunan SMPN 11 bisa selesai tanggal 12 desember.
"Maksimal tanggal 12 desember, proyek pembangunan hanya bisa mencapai 60%. Itu artinya pembangunan hanya bisa sampai atap, sehingga bahan-bahan dibawah seperti kusen tidak terkena air. Untuk itu sepertinya proyek pembangunan SMPN 11 akan diputus kontraknya",ujarnya.
Lebih jauh, Asih menambahkan jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka  pembangunan tahap ke-2 otomatis akan terganggu. "Pengawas dan Dinas harap tegas dalam mengawasi kontraktor, sehingga tidak terulang lagi hal seperti ini",jelasnya.
Diketahui sebelumnya, proyek pembangunan gedung SMP 11 yang bernilai RP4,56 miliar ini sempat molor dikarenakan ada permasalahan internal kontraktor. PT Bimapatria Raya, pemilik sesungguhnya meminjamkan kepada orang lain untuk mengerjakan proyek (gedung SMPN 11), tetapi kemudian orang yang dipinjami tidak bertanggung jawab. Akhirnya pemilik resmi ini kemudian mengambil alih pekerjaan lagi. (AR)

Butuh Anggaran dari Pemkot dan Pemprov

Fraksi PKS Solo -Rabu, 03 Desember 2014

Solo - Semangat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS tetap tinggi seiring berakhirnya pendanaan dari The Global Fund (GF) kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Wakil Ketua Pansus, Sugeng Riyanto mengatakan pihaknya akan tetap menjalin komunikasi dan berharap adanya kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota Solo agar Raperda ini menjadi payung hukum untuk menjamin keberlangsungan program pencegahan dan penanggulangan virus tersebut.
Selain itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga berharap agar kebijakan ini bisa digunakan seluas-luasnya hanya kepada masyarakat solo. "Selama ini KPA masih ada funding dari lembaga asing. (Pasien) yang datang pun ada dari seputar Solo. Ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari dalam kota. Jika funding menyetop dananya dan semuanya ditanggung APBD, harus jelas pengguna layanan itu hanya warga Solo, kata Sugeng sebagaimana dilansir dari harian joglosemar.
Menurutnya, menanggulangi penyebaran HIV/AIDS ini dibutuhkan kebijakan yang extraordinary. Oleh karena itu sugeng juga berharap adanya andil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membantu baik segi koordinasi dan pendanaan untuk penanggulangan penyakit ini. (AR)

Kartu Sakti Yang di gulirkan Jokowi Jadi Keluhan

Fraksi PKS Solo -

Rabu, 03 Desember 2014 

KARTU Sakti yang diluncurkan Presiden Jokowi menuai keluh dari masyarakat yang mengikuti reses anggota DPRD Kota Surakarta, H Asih Sunjoto Putro SSi, Senin siang (1/12). Reses di persidangan ketiga DPRD setempat ini digelar di Kantor Kelurahan Sumber, Banjarsari.  Masyarakat yang memadati aula kantor kelurahan tersebut mengeluhkan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak sasaran. Asih mengatakan, warga itu mengungkapkan bahwa pendataannya tidak melibatkan RT/RW.

"Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi tentang penggantian Jamkesmas menjadi BPJS. Juga sosialisasi tiga kartu- KIS,KIP dan KKS-tidak pernah ada," demikian salah satu resume dari keluhan warga tersebut.

Atas hal itu, Asih yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2 Surakarta itu mengatakan, hal itu pernah disampaikan dalam rapat koordinasi di Komisi IV DPRD setempat dengan dinas terkait. Dia menyampaikan, program pusat yang asal-asalan pendataannya pernah disampaikan oleh anggota DPRD yang lain, Honda Hendarto.

"Karena jelas-jelas data yang digunakan adalah data warga pemegang Kartu Pengendali Sosial (KPS) tahun 2011.

Permasalahannya data tahun 2011, tambahnya,  yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sampai saat ini belum di-update. Padahal, lanjut Asih, selama tiga  tahun banyak data yang berubah, sebagai contoh ada yang sudah meninggal, ada warga yang dulunya tidak miskin sekarang miskin.

"Bu... kalau dulu tidak miskin sekarang miskin, kira-kira susah nggak? Sakit nggak?" tanya Asih yang dikenal juga sebagai mubaligh.

Sontak ibu-ibu yang hadir dengan kompak menjawab, "Sakit..."

Asih langsung bertanya lagi; "Sakitnya dimana?"

"Sakitnya tuh disini....,"Jawab warga sambil menunjuk dada dengan tangan dan tawa yang membahana. (S)

TAMPUNG KELUHAN: Anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, H Asih Sunjoto Putro SSi, menampung keluhan dari warga dalam kaitan "Kartu Sakti"  Presiden Jokowi, saat melaksanakan reses di Kel. Sumber, Banjarsari, Senin (1/12) siang). (foto: istimewa/teks : S)

Sumber ; DPRD - online