DKK Terlambat Atasi Serangan DB Di Kadipiro

Fraksi PKS Solo -

SERANGAN demam berdarah dengue (DBD) di kampung Clolo, Kadipiro, Banjarsari kian mengganas. Serangan itu  menyebabkan seorang balita Tikalse Mulya Rajasa meninggal. Wabah ini juga menyebabkan anak 4 tahun Imam Basuki yang notabene adalah saudara Tikalse masuk ke rumah sakit.


Kepala DKK Surakarta, Sri Wahyuningsih menambahkan, penanggulangan DBD adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). “Khusus di Clolo indeks kepadatan nyamuk sangat tinggi hingga 25 persen. Jadi potensi serangan DBD besar. Segera kami akan menggelar pengasapan,” kata dia, saat dihubungi penulis dprd-online, Rabu (14/1).


Sekretaris Komisi IV DPRD Surakarta mengkritisi keterlambatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo dalam melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga ada kejadian tersebut.


"Wabah DBD ini merupakan siklus tahunan. Jangan sampai ketika sudah ada korban meninggal malah baru melakukan fogging (pengasapan-red). Harusnya sudah ada pencegahannya, apalagi indeks kepadatan nyamuk di Clolo, Kadipiro sangat tinggi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.


Sementara itu,  data yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota (DKK) total ada 16 warga Clolo yang terjangkit DBD, dua di antaranya telah meninggal dunia. (S)

Sumber : dprd.online

Penghentian Kurikulum 2013 Membingungkan

Fraksi PKS Solo -



Dalam rilis diterima Timlo.net, Selasa (13/1), Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, mengatakan pemberlakuan dua kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran masih sangat membingungkan, walaupun sudah muncul Peraturan Menterinya.

“Dalam Permendiknas No 160 Tahun 2014 disebutkan sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 selama tiga semester dilanjutkan kurikulumnya. Sedangkan bagi sekolah yang baru satu semester disarankan untuk kembali ke kurikulum 2006. Namun, ada sekolah yang baru satu semester, tetapi tetap memakai kurikulum 2013. Hal ini sangat membingungkan,” ujarnya.
Selain itu, Asih menilai berubahnya kurikulum hanya dalam semester berbeda bisa menimbulkan banyak permasalahan bagi sekolah.
“Misalnya, jika sekolah semester ganjil menggunakan kurikulum 2013, sedangkan di semester genap menggunakan kurikulum 2006, Hal ini tentu akan bermasalah dalam rapot siswa kelak,” tuturnya.
Selama ini, lanjut Asih, Dikpora menyediakan buku untuk kurikulum 2013. Dengan adanya sekolah kembali ke kurikulum 2006, Asih mempertanyakan buku digunakan. Dalam jangka waktu lama, tambah Asih, adanya perbedaan kurikulum tiap sekolah bisa berimbas saat penyesuaian siswa baru di mana sekolah asalnya menggunakan kurikulum berbeda.
“Saat siswa masuk ke sekolah yang menggunakan kurikulum yang berbeda dengan sekolah asalnya, ini akan membuat bingung siswa itu. Hal ini karena metode pembelajaran dalam kurikulum itu berbeda drastis,” bebernya.

Editor : Andi Penowo
Sumber : Timlo.net

-HPPK Minta Pembangunan Pasar Sementara Dipercepat

Fraksi PKS Solo -

HIMPUNAN  Pedagang Pasar Klewer (HPPK) meminta agar pembangunan Pasar Klewer sementara dipercepat. Jika pembangunannya berlarut-larut, pedagang bisa tercerai-berai.

Itu merupajan salah satu apsirasi dari HPPK yang disampaikan ke Ketua DPRD Kota Surakarta, Drs Teguh Prakosa, saat audiensi di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (12/1), siang. Dalam audisensi yang dipimpin Drs Teguh Parkosa itu hadir pula Sekretaris Komisi III, Hj Maria Sri Sumarni SH, wakil ketua Komisi III, H Sugeng Riyanto SS dan anggota Komisi III, Suharsno SH MH dan Suyatno.

Ada  lima item aspirasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRD setempat. HPPK mendorong DPRD untuk berkonsultasi dengan Pemkot,provinsi maupun BPK dalam kaitan penganggaran untuk pembangunan pasar sementara.

Hal itu, lanjut HPPK, untuk mencari peluang pengalihan anggaran, bila memungkinkan untuk kepentingan pasar sementara.  Di samping itu, tulis HPPK, meminta DPRD untuk mengawal semua proses hingga pembangunan pasar sementara terwujud.

Sementara itu, Humas HPPK, Kusbani mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan ke DPRD itu merupakan hasil pertemuan dengan anggota. Dia berharap semua hal yang berkaitan dengan HPPK dapat melewati satu pintu.

“Agar pedagang tidak bersuara sendiri-sendiri, ini bisa membingungkan berbagai pihak,” tandasnya. (S)

SERAHKAN ASPIRASI: Perwakilan dari HPPK menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRD Surakarta, Drs Teguh Prakosa, Senin (12/1), di ruang paripurna selepas beraudiensi. (foto dan teks: S)

Sumber : online-dprd

Perlu Dikaji Surat Dari Sri Suhunan PB XIII

Fraksi PKS Solo -

WAKIL Ketua DPRD Kota Surakarta. H Abdul Ghofar Ismail SSi, mengatakan, pemkot setempat perlu mengkaji secara cermat surat jawaban dari Sri Suhunan Paku Buwono XIII. Dia mengingatkan, di Keraton Kasunanan sedang ada persoalan.

"Mencairkan dana hibah saja tidak bisa, karena ada persoalan internal. Kini, Sinuhun mengijinkan dengan syarat dan dana kompensasi," ujar Ghofar, Jumat (9/1), siang di gedung DPRD setempat.

Sebelumnya, di ruang kepanitiaan DPRD setempat berlangsung rapat koordinasi antara eksekutif yang dipimpin Sekda Budi Suharto SH MM dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Rapat itu agendanya membahas surat jawaban dari Sri Suhunan PB XIII.

Baginya, soal kompensasi dan ijin permit dewan itu persoalan ringan, dibandingkan dengan bila pemkot keliru melangkah dalam menyikapi surat itu. "Perlu dipastikan, apakah surat itu sudah mendapat persetujuan semua lembaga yang ada di keraton," ujarnya.

Karena, lanjut Ghofar, di keraton ada Pengageng Sasono Wilopo yang merupakan pimpinan urusan administrasi dan kegiatan di lingkungan Keraton Kasunanan.

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua DPRD yang lain, Umar Hasyim SE, mengatakan bahwa dalam rapat sekda menunjukkan surat yang berstempel keraton dan isinya Sinuhun mengijinkan penggunaan Alun-alun utara sebagai pasar sementara.

"Salah satu syaratnya keraton mendapatkan kompensasi dari pemkot. Angkanya saya tak bisa sebutkan," tandasnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat Nurani Rakyat, Abdullah AA, merasa tak mengerti dengan pemikiran keraton. Mestinya, lanjut Abdullah, ketika rakyatnya kesusahan, keraton memberikan bantuan tanpa kompensasi.

"Raja itu mestinya ngoyomi dan ngayemi kawulanya, tanpa berpikir kompensasi apapun," ujarnya. (S)

DBD Mengganas, Semua Puskesmas Diminta Waspada

Fraksi PKS Solo -

Solo – Jajaran Komisi IV DPRD Solo meminta seluruh Puskesmas di Solo meningkatkan kewaspadaan. Imbauan itu disampaikan lantaran menggejalanya deman berdarah dengue (DBD) di Kota Bengawan. Untuk diketahui, 18 warga Clolo RT 01/ RW 19, Kadipiro, Banjarsari harus dirawat di rumah sakit lantaran terkena DBD. Bahkan, satu di antaranya telah meninggal lantaran DBD.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro menyayangkan lambatnya penanganan kasus DBD di Clolo. Padahal gejala DBD diClolo sudah mulai muncul pada 20 Desember lalu.
“Kasus ini bermula 20 Desember. Sampai sekarang kan sudah lama. Tetapi baru dilakukan fogging kemarin. Artinya kan terlambat. Saya sudah konfirmasi ke DKK (Dinas KesehatanKota), alasannya, diagnosa dokter menyatakan warga Clolo yang masuk rumah sakit awalnya bukan DBD. Walau akhirnya dinyatakan DBD,” katanya kepada wartawan, Sabtu (10/1).
Menurut Asih, dengan adanya kasus DBD di Clolo, ia meminta seluruh Puskesmas untuk waspada. Kewaspadaan itu agar DBD di Clolo tidak merembet ke daerah lain. “Cukup sekali ini di Kadipiro, jangan terulang,” ujarnya.
Lebih jauh, Asih juga meminta DKK untuk melakukan sosialisasike masyarakat agar waspada terhadap DBD. Pasalnya, realita di lapangan, beberapa rumah masih banyak membuka peluang tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Kerja bakti dan gerakan memberantas jentik nyamuk perlu digalakkan.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Solo Reny Widyawati menuturkan, masyarakat perlu pro aktif dalam mencegah tumbuhnya jentik nyamuk. “Pemeriksaan air setiap bulan dari kader Posyandu itu kan sebenarnya ada. Cuma kendalanya saat didatangi, rumanya tutup. Itu jadi kendala,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarkodok.

dok.timlo.net/nanin

Jelang Pilkada, PKS Solo Panaskan Mesin Partai

Fraksi PKS Solo -

Solo – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun program kerja dan konsolidasi menuju sukses Pilkada 2015 di Hotel Syariah Arini Surakarta, Minggu (11/1).
Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mengatakan, agenda Rakerda ini menjadi sarana pengumpulan kader dan sarana memanaskan mesin partai.
“Rakerda ini kami gunakan untuk mengumpulkan dan menjadi sarana konsolidasi pengurus DPD dan DPC. Selain itu, kami juga akan kembali menghangatkan mesin partai kader setelah berjibaku paska Pileg dan Pilpres kemarin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, posisi 2 besar perolehan kursi dalam Pileg kemarin adalah potensi yang akan dimanfaatkan PKS Solo untuk menghadapi Pilkada 2015.
“Perolehan kursi 2 besar saat Pileg kemarin menjadi posisi strategis yang akan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam Pilkada. Untuk itu perlu pengawalan dan pengarahan suara dari konstituen saat Pileg lalu untuk bisa diarahkan menjadi pemilih kita saat Pilkada besok, walaupun sampai saat ini kita masih belum punya calon,” pungkas Sugeng.
Humas PKS Solo dalam rilis yang diterima Timlo.net. Senin (12/1) menyebutkan, dengan mengambil tema “Konsolidasi Menuju Sukses Pilkada A 2015″, Rakerda ini juga diikuti Ketua DPW Wilayah Jateng V Nanang Masykuri, Anggota DPR RI Dapil Jateng V Abdul Kharis Almasyhari dan Anggota DPRD Jawa Tengah Muhammad Rodhi. Selain itu, Rakerda ini juga menghadirkan Ketua KPU Solo Agus Sulistyo untuk memberikan pemaparan terkait pernak pernik seputar Pilkada 2015.

Editor : Marhaendra Wijanarkodok.
timlonet/Humas PKS Solo

Penataan Pasar Gede Dilaksanakan Tahun 2015

Fraksi PKS Solo -

Solo – Dua proyek instansi counterpart Komisi II DPRD Surakarta gagal terealisasi pada tahun anggaran 2014 lalu. Salah satunya adalah penataan kawasan Pasar Gede yang dibiayai dana Bantuan Gubernur (Bangub) Rp 5 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Solo, Quatly Alkatiri mengatakan, pihaknya telah menghubungi Kepala Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo Endah Sitaresmi untuk melakukan klarifikasi, Senin (5/1). “Saya baru saja menghubungi Kepala DTRK, Bu Sita, untuk mengklarifikasi terkait gagalnya realisasi proyek fisik penataan Pasar Gede. Menurutnya, gagalnya proyek karena tidak adanya rekanan yang menawar saat proses lelang. Oleh karena itu proyek gagal dan Bangub juga urung cair,” ujarnya, seperti dirilis Humas PKS Solo yang diterima Timlo.net, Senin (5/1) siang.
Lebih lanjut, Quatly mengatakan, pihak DTRK akan merealisasikan proyek penataan Pasar Gede ini pada tahun 2015 dengan mencairkan Bangub tersebut. Untuk itu perlu adanya persetujuan dari DPRD untuk pencairannya.
“Dari Dinas Tata Kota mengatakan akan mencairkan Bantuan Gubernur itu pada awal bulan ini sekitar tanggal 9 Januari. Untuk merealisasikannya butuh persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, perlu kita bahas pengajuan tersebut di APBD Perubahan 2015,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ditambahkan, penggunaan dana bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya dan tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Solo. (*)

Editor : Marhaendra Wijanarko

dok.timlo.net/Humas PKS Solo

Dana Pendamping Revitalisasi Klewer Dibahas di APBD Perubahan

Fraksi PKS Solo -

Solo – Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan anggaran pendampingan untuk pasar darurat Klewer maupun pembangunan kembali Pasar Klewer, baru bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.
“Kemarin, saat DPRD memanggil walikota yang diwakili Sekda (sekretaris daerah), kami mendorong Pemkot (pemerintah kota) agar semaksimal mungkin ngunduh anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Untuk dana pendamping dari APBD, nanti keluarnya pas APBD Perubahan 2015. Baik untuk pasar darurat ataupun pasar utamanya,” kata Ghofar kepada wartawan, Senin (5/1).
Menurut Ghofar, Pemkot berupaya mencari mekanisme penganggaran tepat dan cepat agar dana pendamping dari APBD bisa segera keluar. Opsi ditawarkan Pemkot, yakni melalui percepatan pembahasan APBD Perubahan atau mekanisme mendahului anggaran.
“Pemkot sempat menyatakan APBD Perubahan boleh dua kali, tidak sekali seperti selama ini. Dengan demikian bisa lebih cepat. Jika itu memang bisa ditempuh, kami minta aturan perundang-undangannya dicermati lagi. Jangan sampai kepanikan justru nantinya menyalahi aturan,” kata dia.
Opsi mendahului anggaran, lanjut Ghofar, juga harus dicermati, apakah mekanisme itu menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari ataukah tidak. Pasalnya, Pemkot selama ini belum pernah memraktikkan mekanisme mendahului anggaran.
Disinggung besaran dana pendamping dari APBD, Ghofar belum bisa menyebut angka pasti. Namun demikian, pembangunan pasar darurat dan Pasar Klewer baru jelas cukup berat jika hanya ditanggung APBD Solo.
“Kalau ditanggung APBD semua ya berat. Kalau butuhnya Rp 157 miliar, ya itu butuh sepuluh tahun. Makanya kami meminta Pemkot untuk mengabari perkembangan mereka ngunduh anggaran ke pusat,” jelasnya.

Editor : Andi Penowo

dok.timlo.net/daryono

DEMA Fakultas Pertanian UNS diskusi dengan Komisi IV

Fraksi PKS Solo -

KOMISI IV DPRD Kota Surakarta, siang tadi (Senin, 29/12), menerima kunjungan 15 mahasiswa perwakilan dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Pertanian UNS Surakarta. Mereka berkeinginan untuk  mengetahui lebih dalam tentang tupoksi DPRD. Di samnping persoalan  lahan pertanian, pariwisata, pasar tradisional, pasar modern, pilkada serta hal lain.

Audiensi yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, H Asih Sunjoto Putro SSi, itu berlangsung dinamis. Lili Fauziah, mahasiswa Agrobisnis, menanyakan perihal pengelolaan lahan pertanian yang masih tersisa, juga perlindungan terhadap pedagang pasar trdisional.

Anggota Komisi IV yang juga terlibat dalam audiensi itu adalah Wakil Ketua Komisi IV, Drs Paulus Haryoto, Ana Budiarti SPAK dan  Kristianto SPAK.

Atas hal itu, Asih mengatakan, di Kota Surakarta lahan pertanian tersebar di 4 kecamatan yaitu Laweyan, Banjarsari, Jebres dan Pasar Kliwon.  Dia menambahkan, ada 43 kelompok petani penggarap dibawah binaan Dinas Pertanian, lahan pertanian akan dipertahankan menjadi lahan hijau, katanya.

Asih menjelaskan terkait komitmen DPRD untuk melindungi pasar tradisional dan toko-toko kecil dengan membuat dan mengawasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Tradisional maupun Perda tentang Pasar Modern.

Menurut Asih, sampai saat ini regulasi yang digunakan adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 yang mengatur Pilkada langsung dan tidak ada dampak yang berarti di Kota Surakarta.

Asih juga meminta para mahasiswa untuk membuka web dprd-surakartakota.go.id jika ingin lebih lengkap mengetahui kegiatan-kegiatan anggota DPRD Kota Surakarta. (S)

CINDERA MATA: Salah satu anggota DEMA FP UNS menerima cindera mata dari Sekretaris Komsisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro SSi. (foto: istimewa/teks:S)

Angka Itu Saran BPK

Fraksi PKS Solo

WAKIL Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail Ssi, mengatakan, angka yang diputuskan walikota itu seperti yang disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. “Itu memang angka yang aman,” kata Abdul Ghofar kepada penulis dprd-online, di ruang kerjanya,  Rabu (24/12).

Abdul Ghofar menambahkan, sebelumnya Komisi I telah membahas hal itu dengan bagian organisasi. Saat itu, lanjutnya, disimpulkan ada batas atas dan batas bawah. Batas atasnya, tambah Ghofar, tidak boleh melebihi tunjangan perumahan untuk wakil ketua, yaitu Rp 9 juta. Sedangkan batas bawahnya sesuai hasil taksir dari aprisial, Rp 5,1 juta/ bulan.

Saat pembahasan APBD, lanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaasang angka Rp 6,5 juta/ bulan. Hingga APBD 2015 sudah diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah, besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD masih Rp 6,5 juta.

Beberapa saat yang lalu, menurutnya, Ketua DPRD setempat, Drs Teguh Prakosa, konsultasi ke BPK Jawa Tengah dan disarankan tunjangan anggota DPRD Surakarta berdasarkan taksiran dari aprisial. Mengacu saran tersebut, walikota merevisinya dan mengikuti saran dari BPK. Walaupun di dalam DIPA APBD 2015 tercantum Rp 6,5 juta, tapi anggota DPRD tetap menerima sesuai revisi walikota, ujarnya (S)

Sumber : dprd-online

Dua Raperda Di Akhir Tahun

Fraksi PKS Solo -

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta di akhir tahun mengesahkan dua raperda inisiatif. Dua raperda itu adalah Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (24/12) siang, di Gedung Graha Paripurna setempat. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Drs Teguh Prakosa, yang didampingi tiga wakil ketua, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST itu dihadiri Walikota FX Hadi Rudyatmo dan sejumlah pimpinan SKPD Pemkot Surakarta.

Kedua raperda itu mulai dibahas 22 Oktober 2014.  Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS selesai pembahasannya selesai pada 11 Desember, sedangkan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan selesai dibahas 12 Desember.

Walikota FX Hadi Rudyatmo, dalam ksempatan itu, mengatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah.

Dia menambahkan, Penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah kota, dunia usaha dan unsur masyarakat.

Agar terdapat kepastian hukum, kata walikota, dalam penaggulangan kemiskinan secara efektif, efisien, optimal, terprogram dan berkelanjutan maka perlu mengatur Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. (S)

DUA RAPERDA: Walikota FX Hadi Rudyatmo menandatangani persetujuan dua raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) di akhir tahun. Walikota dan Ketua DPRTD, Drs Teguh Prakosa, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Umar Hasyim SE dan H Djaswadi ST saling berjabat tangan di Gedung Graha Paripurna setempat. (foto: Hms/teks: S)

Sumber; dprd-online

Pasar KLewer Akan Dilengkapi Basement

Fraksi PKS Solo

KEPALA Dinas Pengelola Pasar (DPP), Drs Subagyo MM, menegaskan bahwa pembangunan Pasar Klewer tanpa melibatkan pihak swasta. Dananya bersumber dari pemerintah pusat, katanya.

Dia berbicara hal itu, Selasa (30/12), saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD setempat. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi, Honda Hendarto, itu mengagendakan penanganan Pemkot setempat pasca kebakaran Pasar Klewer.

Rapat itu dihadiri pula Wakil Ketua Komisi III, H Sugeng Riyanto SS, Sekretaris, Hj Maria Sri Sumarni SE MM dan Suharsono SH MH, Suranto SE, Suyatno, H Suagiyarsono, NR Kurnia Sari SPd dan Siti Muslikah Ssos.

Penegasan itu sekaligus untuk menepis asumsi bahwa pembangunan Pasar Klewer akan menggandeng pihak swasta dan akan dibangun empat lantai. Padahal, Subagyo, tidak demikian adanya. "DED-nya saja belum ada kok sudah tahu akan dibangun empat lantai, ini dari mana," katanya setengah bertanya.

Dalam kaitan pendanaan, Subagyo mengatakan, pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau akan membiayai pembangunan kembali pasar tersebut. Dia mengasumsikan pembangunan kembali pasar itu di atas tanah 1.295 meter persegi membutuhkan biaya Rp 125 miliar.

"Ini dengan asumsi per meter persegi harganya Rp 3 juta. Tapi, perhitungan Pak Jusuf Kalla (wakil presiden-red) membutuhkan sekitar Rp 175 hingga 180 miliar. Ini dengan asumsi harga per meter perseginya Rp 5 juta, karena bangunan bertingkat," tandasnya.

Menurut Subagio, nantinya pasar itu akan dilengkapi dengan basement kemudian lantai I dan lantai II. "Pak Wali ingin pasar itu harus seperti semula. Semua pedagang harus masuk semua, termasuk yang kategori pelataran," ujarnya.

Dia memperkirakan, pembangunan pasar itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Ini dengan asumsi dengan pembuatan DED-nya, lelang serta pembangunannya, tandasnya. (S)

BERSIH-BERSIH: Pekerja kebersihan dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) pemkot Surakarta sedang membersihkan berbagai sampah di depan Pasar Klewer yang Sabtu (27/12) malam terbakar. (foto/teks: S)

Jangan Termakan Isu

Fraksi PKS Solo

DPRD Kota Surakarta mensinyalir bahwa saat ini banyak berseliweran isu-isu yang berkaitan pemicu kebakaran Pasar Klewer. Untuk itu pimpinan DPRD setempat meminta masyarakat jangan termakan isu apapun. “Jaga iklim yang sudah kondusif ini,” kata Wakil Ketua DPRD, H Abdul Ghofar Ismail SSi, Senin (29/12) sore.

Itu salah satu sikap dari hasil rapat pimpinan komisi dan pimpinan DPRD yang berlangsung di Gedung Transit setempat. Ghofar yang didampingi Wakil Ketua yang lain, Umar Hasyim SE, meminta semua pihak untuk menyerahkan penyelidikan kepada aparat keamanan.

Menurut Umar, peristiwa kebakaran Pasar Klewer itu adalah peristiwa kemanusiaan, jadi jangan memainkan pernyataan politik dalam melihat peristiwa itu. “Kita semua prihatin. Tak hanya pedagang, pekerja di pasar  itu kehilangan pekerjaan. Pemasok kehilangan langgannnya. Banyak yang kehilangan atas musibah itu.

Ghofar menambahkan, besok (Selasa-red) komisi-komisi akan mengundang mitra kerjanya untuk rapat kerja dengan agenda penanganan jangka pendek dan jangka panjang atas musibah itu.

Pimpinan DPRD akan melakukan rapat konsultasi dengan walikota atau sekretaris daerah. Rapat konsultasi ini mengagendakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menangani musibah itu sesegera mungkin.

“DPRD akan mendukung penuh penggunaan anggaran tak terduga di APBD 2014 maupun 2015. Ada anggaran sebesar Rp 700 juta dan Rp 2 miliar di APBD 2015,” kata Ghofar.

DPRD juga mendorong walikota untuk bekerja ekstra cepat, karena Juli mendatang walikota sudah habis masa bhaktinya dan dipegang oleh pelaksana tugas. Maka, tambah Umar, dalam tempo enam bulan walikota sudah dapat merancang struktur anggaran serta konsep pembangunan kembali pasar itu.

“Kami ingin pasar itu kembali ke bentuk semula, seperti saat membangun Pasar Gede. Tidak berubah baik bentuk maupun jumlah pedagang,” tandas Ghofar. (S)

JANGAN TERMAKAN ISU: Dua Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, H Abdul Ghofar Ismail SSi dan Umar Hasyim SE, tengah memberikan keterangan pers hasil rapat pimpinan komisi dan pimpinan DPRD setempat, Senin (29/12). (foto/teks: S))

Anggota Dewan tahun 2015 ada kenaikan tunjangan rumah. Sip

Fraksi PKS Solo

 – Mulai tahun depan (2015), tunjangan perumahan anggota DPRD Solo naik dari Rp 4,4 juta menjadi Rp 5,1 juta. Walikota Solo FX HadiRudyatmo mengatakan, besaran kenaikan tunjangan perumahan legislator itu berdasarkan hasil appraisal independen.

“Karena appraisalnya tertinggi Rp 5.120.000, ya kita sesuaikan itu. Appraisal independen sudah menghitung Rp 5.120.000, ya itu saja. Kalau melebihi kan ya tidak boleh,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/12) di gedung dewan.

Dikatakan, tunjangan perumahan anggota Dewan itu mengalami kenaikan sedikit dibanding besaran tunjangan perumahan saat ini sebesar Rp 4,4 juta.

Sementara, Wakil KetuaDPRD Solo Abdul Ghofar Ismail mengakui, kenaikan tunjangan perumahan anggotaDPRD mulai 2015. Dalam APBD 2015, besaran tunjangan perumahan dipasang Rp 6,5juta.

“Hasil konsultasi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), besarannya sesuai aprraisal. Di APBD 2015 terpasangnya memang Rp 6,5 juta, tapi nanti  realisasinya ya sesuai appraisal. Tadi di Rapat Paripurna, Walikota kan juga menyampaikan besarannya sesuai appraisal,” ujarnya.

Dia menambahkan, tunjangan diberikan kepada 41 anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas perumahan. Sementara untuk 4 pimpinan dewan tidak mendapat tunjangan perumahan lantaran sudah mendapat fasilitas rumah dinas.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Sumber : Timlo.net

Asih Sunjoto : Genangan Air Berpotensi Rusak Tembok SMPN 13

Fraksi PKS Solo -

Rabu, 24 Desember 2014 

Solo – Jajaran Komsi IV DPRD Solo menemukan adanya rembesan air pada bangunan baru di SMPN 13 Solo. Jika tak segera ditangani, rembesan dikhawatirkan merusak tembok bangunan pada proyek senilai Rp 1,2 miliar itu. Temuan ini diketahui saat Komisi IV DPRD melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 13, Senin (22/12).

Rembesan air terlihat pada bangunan baru hendak dipergunakan untuk ruang Tata Usaha (TU). Setelah dicek, rembesan berasal dari genangan air pada atap cor lorong sebelah sekolah.

“Kalau (genangan yang mengakibatkan rembesan) itu tidak segera diatasi akan merusak tembok, termasuk plafonnya. Kami minta kontraktornya dipanggil dan dicari solusinya,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro kepada wartawan, Selasa (23/12).

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menambahkan, solusi atas genangan itu harus dilakukan segera. Pasalnya, kondisi musim hujan dimungkinkan membuat genangan air terus terjadi.

Menanggapi hal itu, Direktur CV Budi Luhur, Retno Wijayanti selaku pelaksana berjanji segera mencari solusi terbaik.

“Secepatnya akan kami atasi dan akan kami kordinasikan,” janjinya. (AR/Timlo.net/Foto : Timlo)

Sumber : Timlo.net

Pembangunan Kantor UPTD Dikpora Jebres Terancam Mangkrak

Fraksi PKS Solo -

Solo – Pembangunan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Jebres, Solo terancam mangkrak satu tahun. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk pembangunan lanjutan senilai Rp 1,5 miliar tidak dialokasikan dalam APBD2015.
Pantuan Timlo.net yang mengikuti inspeksi mendadak (Sidak) Komisi IV DPRD Solo ke lokasi pembangunan kantor UPTD Dikpora Jebres, Senin (22/12), pembangunan tahap pertama kantor yang terletak di wilayah Kepatihan Wetan itu telah selesai. Namun, pembangunan baru mencapai struktur, dinding lantai bawah dan atap.
Sekretaris Komisi IVDPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan pembangunan tahap pertama tahun ini menggunakan anggaran Rp 1,9 miliar. Rencananya, pembangunan akan dilanjutkan di tahap kedua tahun depan dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.
“Sebenarnya anggaran itu sudah diajukan Dikpora ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Tetapi, infonya dicoret TAPD sehingga tidak masuk di APBD 2015. Pencoretan itu tidak disampaikan ke Dikpora dan juga Komisi IV. Kalau begini (tidak dianggarkan), kan mangkrak. Karena belum selesai dan tidak bisa digunakan,” katanya kepada wartawan di sela Sidak.
Lantaran tahun depan tidak dianggarkan, sambung Asih, besar kemungkinan pembangunan lanjutan baru bisa dianggarkan dalam APBD 2016. Peluang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015 jelas tidak memungkinkan karena waktu yang pendek.
Ketua Komisi IV DPRDSolo, Hartanti, menyayangkan tidak dianggarkannya anggaran pembangunan lanjutan kantor UPTD Dikpora Jebres itu. Ia juga menyesalkan TAPD yang tidak mengomunikasikan pencoretan anggaran ke Dikpora ataupun Komisi IV. “Kalau disampaikan ke Komisi IV, tentu akan kita upayakan di pembahasan APBD 2015 kemarin agar dianggarkan,” ujar dia.
Lantaran luput dianggarkan di APBD 2015, Hartanti berharap pembangunan lanjutan bisa diambilkan dari Bantuan Gubernur (Bangub) yang saat ini masih menunggu penetapan APBD 2015 Provinsi.

Sekretaris DikporaSolo, Aryo Widyandoko mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan tidak dianggarkannya anggaran pembangunan lanjutan kantor UPTD Dikpora Jebres. “Sudah kami usulkan. Hanya kemudian dicoret TAPD,” katanya.

Sumber : Timlo.net dan SOLOPOS

Emapt Tahun Perda Pendidikan tanpa Perwali

Fraksi PKS Solo -

PERATURAN Daerah (Perda) yang disahkan 2010 hingga sekarang belum ada Peraturan Walikota (Perwali). Perda No. 4 Tahun  2010 berjalannya setengah hati.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakata, H Asih Sunjoto Putro SSi, berbicara hal itu, Jumat (19/12), kepada penulis dprd-online di ruang Komisi IV setempat.

Dia menambahkan, perda itu mestinya membutuhkan 16 Perwali, tetapi Perwali itu dapat diringkas menjadi dua Perwali. “Tetapi, hingga saat ini bagian hokum belum menyiapkan Perwali itu. Padahal sudah berjalan empat tahun.”
Revisi

Di samping itu, lanjutnya, Perda ini perlu direvisi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).
Jika perda tidak direvisi, katanya, dikhawatirkan akan berujung pada sanksi pidana, karena bertentangan dengan keputusan MK.

"Perda perlu direvisi, khususnya pasal 35, 36 dan 37 yang mengatur pendidikan bertaraf internasional," kata Asih yang juga anggota Badan Pembentuk Perda.

Menurutnya, pada pasal 36 ayat 5 perda tersebut disebutkan, pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit satu pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
"Jika melihat keputusan MK yang menghapuskan RSBI, otomatis perda harus direvisi. Karena sudah tidak sesuai dengan keputusan MK," ujarnya.

Asih mengatakan, Pemkot Surakarta perlu melakukan penyesuaian regulasi yang jelas, untuk menyelesaikan persoalan, baik dengan merevisi perda atau membuat Perwali.

Selain itu, masih ada juga yang perlu direvisi, yakni soal penarikan pendidikan tingkat atas yang akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Revisi ini, tambahnya, untuk menjaga agar perda selalu dapat mengikuti perkembangan regulasi di tingkat pusat. (S))

Sumber : dprd-online

Tanah Milik Anggota DPRD Disewa Untuk Lahan Parkir Hotel Coral

Fraksi PKS Solo -

Solo – Lahan milik anggota DPRD Solo, Quatly Abdulkadir Alkatiri, di Jl Kyai Mojo No 51 Pasar Kliwon, diketahui disewa sebagai lahan parkir oleh pihak Hotel Coral. Sebelumnya, Quatly menyatakan mendukung rencana pembanguan hotel yang terletakdi dekat perempatan Baturono, Pasar Kliwon.
Sewa lahan seluas 400 m2 itu diketahui dalam dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pembangunan Hotel Coral. Dalam dokumen itu disebutkan pula secara jelas lahan yang disewa sebagai lahan parkir milik Quatly Abdul Kadir Alkatiri.
Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Sri Baskoro mengatakan terdapat dua tambahan lahan parkir selain parkir basement. Nantinya, sistem parkir menggunakan sistem valet parking.
“Sistem parkirnya nanti valet parking. Selain basement, ada dualahan parkir tambahan yakni lahan seluas 170 m2 di Jl Kyai Mojo No 120, yang merupakan tanah hak milik yang dibeli hotel. Sedangkan lahan parkir satunya dengan sistem sewa seluas 400 m2 di Jl Kyai Mojo No 51 milik Quatly Abdul Kadir Alkatiri,” kata Sri Baskoro kepada wartawan, Kamis (11/12).
Sebelumnya, Quatly menyatakan tidak mempersoalkan rencana pembangunan hotel di Baturono tersebut. Pasalnya, pembangunan hotel telah memenuhi peraturan yang ada dan dapatmengurangi pengangguran.
“Semua sudah beres. Perizinan sudah dipenuhi dengan bukti keluarnya IMB itu. Bahkan sebelum izin diajukan, ada sosialisasi ke warga dan tokoh masyarakat. Saya beberapa kali datang. Bisa saja mereka yang diundang tidak hadir, sehingga informasi tak lengkap,” ungkapnya.
Sementara, anggota DPRD lainnya berpendapat berbeda. Anggota DPRD Abdullah AA menilai pembangunan hotel di dekat lampu merah dapat menimbulkan kemacetan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Daryono - Timlo.net

dok.timlo.net/daryono

Berita Ringan

Fraksi PKS Solo -

Rehat -

Jadwal hari ini, Senin (15/12) anggota Dewan mengadakan Rapat Paripurna tentang keempat raperda yaitu Raperda Pemondokan, Pedaringan, HIV/AIDs dan Kemiskinan. Yang rencana dimulai jam 10.00 WIB baru terlaksana Pukul 11.45 WIB.
Kemudian setelah selesai maka personal anggota dewan dari BANGGAR terbang ke Jakarta sampai hari Rabu. Dari PKS yang menjadi anggota banggar Sugeng Riyanto SS, Abdul Ghofar, S.Si dan Quatly AA

Jangan Sampai Ada Penyalahgunaan Kepemilikan Rumah Deret

Fraksi PKS Solo -

Solo - Pembangunan struktur rumah deret di bantaran Kali Pepe di Jalan Saharjo dan Jalan RM Said, bakal selesai pertengahan Desember ini. Untuk penyelesaian pekerjaan, Pemkot sudah menganggarkan dana Rp 9 miliar di APBD 2015.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Solo Quatly Alkatiri mewanti-wanti terkait siapa yang akan menenmpati rumah deret ini. Pihaknya menegaskan rumah deret ini hanya boleh dihuni warga yang sebelumnya tinggal di daerah tersebut.

"Ini tugas Pemkot untuk mengawasi. Jangan sampai dihuni pihak yang tidak berhak dan dipindahtangankan,"ujarnya sebagaimana dilansir harian solopos.

Quatly menambahkan daftar warga yang berhak mendapatkan rumah deret telah ditempel di sekitar bangunan proyek. Selain itu, masing-masing kepala keluarga diberikan stiker yang dipasang di rumah masing-masing.

"Stiker ini mencantumkan nama KK dan jumlah anggota keluarganya. Hal ini sebagai tanda agar tidak terjadi penyalahgunaan kepemilikan,"tambah Politisi PKS ini. (AR)