Rabu, 03 Desember 2014
KARTU
Sakti yang diluncurkan Presiden Jokowi menuai keluh dari masyarakat
yang mengikuti reses anggota DPRD Kota Surakarta, H Asih Sunjoto Putro
SSi, Senin siang (1/12). Reses di persidangan ketiga DPRD setempat ini
digelar di Kantor Kelurahan Sumber, Banjarsari. Masyarakat yang
memadati aula kantor kelurahan tersebut mengeluhkan Kartu Program
Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak sasaran. Asih mengatakan, warga
itu mengungkapkan bahwa pendataannya tidak melibatkan RT/RW.
"Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi tentang penggantian Jamkesmas menjadi BPJS. Juga sosialisasi tiga kartu- KIS,KIP dan KKS-tidak pernah ada," demikian salah satu resume dari keluhan warga tersebut.
Atas hal itu, Asih yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2 Surakarta itu mengatakan, hal itu pernah disampaikan dalam rapat koordinasi di Komisi IV DPRD setempat dengan dinas terkait. Dia menyampaikan, program pusat yang asal-asalan pendataannya pernah disampaikan oleh anggota DPRD yang lain, Honda Hendarto.
"Karena jelas-jelas data yang digunakan adalah data warga pemegang Kartu Pengendali Sosial (KPS) tahun 2011.
Permasalahannya data tahun 2011, tambahnya, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sampai saat ini belum di-update. Padahal, lanjut Asih, selama tiga tahun banyak data yang berubah, sebagai contoh ada yang sudah meninggal, ada warga yang dulunya tidak miskin sekarang miskin.
"Bu... kalau dulu tidak miskin sekarang miskin, kira-kira susah nggak? Sakit nggak?" tanya Asih yang dikenal juga sebagai mubaligh.
Sontak ibu-ibu yang hadir dengan kompak menjawab, "Sakit..."
Asih langsung bertanya lagi; "Sakitnya dimana?"
"Sakitnya tuh disini....,"Jawab warga sambil menunjuk dada dengan tangan dan tawa yang membahana. (S)
TAMPUNG KELUHAN: Anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, H Asih Sunjoto Putro SSi, menampung keluhan dari warga dalam kaitan "Kartu Sakti" Presiden Jokowi, saat melaksanakan reses di Kel. Sumber, Banjarsari, Senin (1/12) siang). (foto: istimewa/teks : S)
"Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi tentang penggantian Jamkesmas menjadi BPJS. Juga sosialisasi tiga kartu- KIS,KIP dan KKS-tidak pernah ada," demikian salah satu resume dari keluhan warga tersebut.
Atas hal itu, Asih yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) 2 Surakarta itu mengatakan, hal itu pernah disampaikan dalam rapat koordinasi di Komisi IV DPRD setempat dengan dinas terkait. Dia menyampaikan, program pusat yang asal-asalan pendataannya pernah disampaikan oleh anggota DPRD yang lain, Honda Hendarto.
"Karena jelas-jelas data yang digunakan adalah data warga pemegang Kartu Pengendali Sosial (KPS) tahun 2011.
Permasalahannya data tahun 2011, tambahnya, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sampai saat ini belum di-update. Padahal, lanjut Asih, selama tiga tahun banyak data yang berubah, sebagai contoh ada yang sudah meninggal, ada warga yang dulunya tidak miskin sekarang miskin.
"Bu... kalau dulu tidak miskin sekarang miskin, kira-kira susah nggak? Sakit nggak?" tanya Asih yang dikenal juga sebagai mubaligh.
Sontak ibu-ibu yang hadir dengan kompak menjawab, "Sakit..."
Asih langsung bertanya lagi; "Sakitnya dimana?"
"Sakitnya tuh disini....,"Jawab warga sambil menunjuk dada dengan tangan dan tawa yang membahana. (S)
TAMPUNG KELUHAN: Anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, H Asih Sunjoto Putro SSi, menampung keluhan dari warga dalam kaitan "Kartu Sakti" Presiden Jokowi, saat melaksanakan reses di Kel. Sumber, Banjarsari, Senin (1/12) siang). (foto: istimewa/teks : S)
Sumber ; DPRD - online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar