Solo - Meskipun sudah diluncurkan secara resmi oleh
Presiden Joko Widodo, Kartu sakti masih menimbulkan banyak pertanyaan,
termasuk di kota solo yang merupakan asal dari Presiden Jokowi. Hal ini
terlihat dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPRD Solo dengan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) dan Dinas Kesahatan
Kota (DKK) Kota Surakarta.Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro, mengatakan, data yang disajikan untuk pemberian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) menggunakan data BPS tahun 2011. Ini, tambahnya, data yang sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintahan yang lalu. "Memang benar datanya setiap enam bulan divaliditasi. Tapi, menurutnya, hanya pencoretan data-data orang yang meninggal sejak data ini tersaji hingga 2014 ini. Sedangkan data warga miskin yang baru karena terdampak kenaikan BBM itu tidak ada", ujarnya sebagaimana dilansir dari web dprd solo.
Sementara itu, ribuan warga miskin di kota Solo terpaksa harus gigit jari dan menahan kekecewaan lantaran tidak bisa menerima kompensasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam data pembagian PSKS seperti dikatakan oleh Kepala Kantor Pos Besar Solo, Fuad Khamali, Jumat (21/11) siang sebagaimana dilansir dari timlo.net. (AR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar