Fraksi PKS Solo – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Solo mempertanyakan kejelasan implementasi tiga ‘kartu sakti’
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kejelasan kartu itu penting, mengingat saat ini
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah dinaikkan.
“Saat awal
diluncurkan, masyarakat tentu berharap kartu sakti itu tidak terkait dengan
kompensasi kenaikan harga BBM. Kenyataanya kartu itu kan seolah-olah menjadi
kompensasi kenaikan harga BBM. Sayang belum ada petunjuk teknis pelaksanaan di
lapangan,” kata anggota Komisi IV DPRD Solo, Reny Widyawati kepada wartawan,
Selasa (18/11).
Legislator
Partai Demokrat ini membandingkan kebijakan diambil Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) ketika menjabat presiden dengan kebijakan Jokowi. Menurutnya, saat menaikkan
harga BBM, SBY telah menyiapkan program kompensasi dengan matang. Sementara
saat Jokowi menaikkan harga BBM, implementasi program kartu sakti belum jelas.
“Ini BBM
sudah naik, di sini belum dapat kartunya. Lalu bagaimana pelaksanaan
programnya,” kata dia.
Terpisah, Sekretaris
Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, mengatakan pihaknya menjadwalkan rapat
dengan dinas terkait pekan depan. Instansi terlibat dalam pertemuan, antara
lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Kesehatan Kota (DKK)
dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
“Di daerah
sudah menanyakan kepastian adanya kompensasi BBM, mengingat harga sudah naik.
Dulunya mereka penerima BLT dan Jamkesmas,” terang dia.
Editor : Andi Penowo
Sumber : Daryono - Timlo.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar